Medan, 14/9 (LintasMedan) – Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Sumatera Utara, Hendrik H Sitompul berharap pihak manajemen Pelindo bisa transparan agar praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Belawan bisa ditumpas.
Dewan, kata Hendrik sangat mengapresiasi intruksi Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo kepada Kapolri, Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut tuntas dugaan praktik pungli) di Pelabuhan Belawan, Medan tersebut.
“Kita mendukung langkah Presiden yang menginstruksikan Kapolri untuk mengusut lamanya proses dweling time di Pelabuhan Belawan,” katanya Rabu.
Diakuinya praktik pungutan liar di Pelabuhan Belawan sulit diungkap karena sudah terorganisir.
Guna mengungkapnya, Hendrik berharap manajemen Pelindo dapat transparan terkait pungutan yang dibebankan kepada pengguna jasa di Pelabuhan Belawan.
“Pungli yang ada di Pelabuhan Belawan harus diinventarisir. Apakah pungutan resmi atau dari luar. Pelindo atau stake holder harus bisa transparan kepada pemakai jasa di pelabuhan,” tegas Hendrik.
Kata Hendrik, pungutan liar merupakan pungutan yang diluar kesepakatan. Hal itu disebabkan ketidaktransparanan stake holder di pelabuhan mengenai kewajiban-kewajiban pemakai jasa.
“Diantara asosiasi juga ada pungutan yang diluar kesepakatan. Sebenarnya resmi dari operator pelabuhan tetapi dikelola asosiasi. Yang tau resmi atau tidak adalah pihak pelabuhan,” ujarnya lagi.
Namun, Hendrik pesimis Pelindo berani transparan mengenai pungutan yang dibebankan ke pemakai jasa. “Kapolda harus segera menginventarisir pungutan di pelabuhan. Mulai masuk kapal hingga proses bongkar muat. Seluruh operator juga harus jelaskan ke pengguna jasa pelabuhan mengenai biayanya,” ujarnya.(LMC-03)
