Medan, 11/8 (LintasMedan) – Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara daerah pemilihan IV Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjung Balai menemukan sejumlah proyek Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) diduga bermasalah di Kabupaten Batubara.
Proyek yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2015 itu senilai Rp7 Miliar dikerjakan oleh tiga dinas yakni Dinas PU (Pekerjaan Umum), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan).
Bahkan sebagian proyek tidak ditemukan fisiknya di lapangan saat wakil rakyat melakukan kunjungan kerja di dapil tersebut baru-baru ini.
“Kita mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera mengaudit proyek BKP itu,” kata
Sekretaris Tim IV Kunker DPRD Sumut Ir HM Zahir, kemarin.
Selain itu, kata Ketua Fraksi PDIP ini dewan juga mengaku sangat kecewa akibat data yang ada di Biro Keuangan Pemprov Sumut tidak sinkron dengan data yang ditunjukkan tiga Dinas di Kabupaten Batubara itu.
Salah satunya data yang disampaikan Dinas Pendidikan atas bantuan siswa miskin yang jumlahnya mencapai Rp444 juta. Tapi data dari Biro Keuangan Pemprov Sumut hanya Rp130 juta.
Begitu juga data Biro Keuangan Pemprov Sumut untuk bantuan kesejahteraan guru mencapai Rp285 juta, tapi Dinas Pendidikan Batubara melaporkan Rp951 juta.
Begitu juga Dinas Kesehatan, dari data Pemprov Sumut sebesar Rp500 juta, tapi laporan Dinas Kesehatan kabupaten sebesar Rp1,4 miliar.
“Data Pemprov Sumut dan data kabupaten sangat membingungkan sehingga perlu dilakukan audit total oleh BPK-RI,” katanya.
Selain itu proyek BKP yang ditangani Dinas PU, kata Zahir, diduga telah terjadi tumpang-tindih anggaran, sehingga sulit membedakan mana proyek yang dibiayai anggaran Propinsi maupun anggaran kabupaten.
“Dalam satu proyek telah terjadi tumpang tindih anggaran, sehingga dibutuhkan tim audit yang benar-benar ahlinya,” ujar nya.(LMC-02)
