Medan, 23/1 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara meminta pimpinan dewan segera mengumumkan pejabat atau perangkat kerja daerah (Pemprovsu) yang tidak ‘berkenan’ ikut membahas alokasi APBD 2017 di setiap komisi. Ini diperlukan agar menjadi efek jera bagi pejabat SKPD tersebut.
“Kami minta kepada pimpinan agar mengumumkan, bila perlu membariskan SKPD mana saja yang tidak mau hadir dan ikut membahas anggaran dengan komisi komisi di DPRD Sumut. Hal ini diperlukan agar masyarakat tahu siapa sebenarnya yang tidak serius membahas anggaran,”kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Zahir MAP disela-sela intrupsinya dalam sidang paripurna dengan agenda laporan pembicaraan badan anggaran (Banggar) DPRD Sumut dengan pejabat yang dihunjuk oleh Gubsu, Senin (23/1/2017) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Zahir mengaku ketidakhadiran SKPD ikut membahas APBD di setiap komisi dewan sangat mempengaruhi data yang akan ditetapkan dalam nota APBD 2017 yang akan segera disahkan.
“Bagaimana mungkin dewan mau menyusun dan membahas anggaran, jika SKPD nya sendiri tidak mau,”kata Zahir ,wakil rakyat asal pemilihan Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjungbalai ini.
Untuk itu, Zahir juga Ketua Komisi E DPRD Sumut ini menegaskan, ketidakhadiran pejabat SKPD membahas anggaran bersama dewan merupakan pelecehan. “Makanya kita minta pimpinan dewan segera memanggil dan mengumumkan SKPD tersebut, bila perlu dibarisan di depan paripurna ini,”katanya.
Sementara itu, pernyataan dan usulan Zahir tersebut langsung direspon Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman. “Saya minta kepada semua komisi agar melaporkan siapa siapa saja SKPD yang tidak hadir dalam rapat paripurna membahas anggaran APBD 2017. Sehingga bisa saya sampaikan langsung kepada Gubernur,” tukas Wagirin politisi Partai Golkar ini
Dalam pertemuan itu, anggota dewan dari Fraksi Gerindra, Ramses Simbolon menyampaikan interupsi soal adanya “ketidakberesan” ketidaksesuaian data alokasi RAPBD dalam KUA PPAS dengan RKA SKPD. “Diantaranya Biro Organisasi , dan Biro Pemberdayaan Sumber Daya Manusia,”katanya.
Menanggapi hal itu, Wagirin Arman mengaku perbedaan KUA PPAS dengan RKA tersebut telah disusun dan dibahas dalam rapat badan anggaran.”Persoalan perbedaan angka APBD tersebut telah dibahas dan sepenuhnya ke pimpinan dewan,”ujarnya (LMC-02)
