HM Nezar Djoeli (Foto:LintasMedan/irma)
Medan, 10/5 (LintasMedan) – Sekretaris Komisi D DPRD Sumatera Utara , HM Nezar Djoeli mensinyalir ada aktor intelektual yang sengaja melindungi PT Mabar Elektrindo (ME) selaku pemilik proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
Proyek PLTU tersebut berdiri di atas lahan hutan bakau yang masuk dalam hutan konservasi.
Menurut Nezar, sebagaimana disampaikan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut, pembangunan PLTU yang menutup 12 anak sungai tersebut berdiri diatas hutan konservasi dan disinyalir tidak memiliki ijin pengalihan hutan konservasi menjadi PLTU.
“Ijinnya tidak ditemukan di Kementerian. Jelas hal ini telah melanggar hukum namun perusahaan tersebut terus beroperasi,” kata Politisi Nasdem ini, Selasa.
Dia mengaku heran PT ME bisa menjalankan pembangunan PLTU tanpa mengantongi dokumen perijinanyang lengkap. Apalagi berdiri diatas hutan bakau yang dilindungi.
“Siapa ‘aktor’ intelektual di belakang perusahaan ini sehingga mereka
merasa sebagai raja dan tak tergoyahkan di Sumut. Perusahaan ini
melakukan aktifitas pembangunan dengan mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat Sumut yang membutuhkan listrik,” katanya.
Padahal, kata Nezar listrik yang dihasilkan oleh PT ME melalui PLTU akan diperuntukkan bagi PT KIM, sehingga semata-mata untuk kepentingan bisnis.
“Perusahaan ini bermasalah pada perijinannya dalam membangun PLTU,namun mengapa Pemerintah Provinsi Sumut tutup mata seolah-olah buta,” sesalnya.
Sementara itu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan bagi wargasekitar, Nezar mengatakan bahwa tenaga kerja yang direkrut oleh PT ME justru berasal dari Cina dan diduga tidak memiliki ijin dokumen yang jelas.
“Masyarakat mana yang mereka pekerjakan. Tenaga kerjanya saja import dari Cina. Jadi tenaga kerja mana yang diserap. Inikan pembohongan publik,” katanya.
Untuk itu dia berharap agar seluruh pihak terkait baik penegak hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Balai Penanganan Pencegahan Penegakan Hukum tentang lingkungan hidup,
dapat menginvestigasi perusahaan ini.
Nezar juga meminta agar BLH dan Bupati Kabupaten Deli Serdang bertanggungjawab atas pembangunan PLTU tersebut karena dinilai telah melecehkan rakyat Sumut.
Dia juga menyesalkan Pemkab Deli Serdang yang begitu gampang melepas kawasan hutan bakau
tanpa ijin dari Kementrian. (LMC-02)
