Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi cara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Senin (13/12).
Medan, 13/12 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mencatat pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak beberapa waktu belakangan, paska melandainya paparan pandemi Covid-19 di wilayah ini.
Karena itu, kata Edy dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp59,77 triliun melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN.
“Pertumbuhan ekonomi semakin pulih salah satunya karena tingkat disiplin masyarakat mematuhi protokol kesehatan serta pelaksanaan vaksinasi yang cukup gencar,” kata Edy pada acara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Senin (13/12).
Hadir di antaranya Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para Kepala Daerah, serta perwakilan instansi vertikal Pemerintah Pusat penerima dokumen.
Saat ini yang menjadi target Pemprov Sumut adalah perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, pertanin dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di anggaran 2022.
Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.
Untuk tahun depan, lanjutnya pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia,” ucapnya.
Sedangkan upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.
Dalam hal ini, dukungan Pemprov sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah memrogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp2,7 triliun, dimana kondisinya masuk kategori rusak berat. “Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km,” paparnya.
Karenanya, kata Gubernur, tahun 2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.
“Ini yang harus dikelola bersama dan setiap bulan dikaji satu per satu,” ujarnya. T
Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana sehingga di akhir tahun terkejar 70%.
Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu Syafriadi mengingatkan dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN tahun 2022 disusun untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
“Pemerintah terus melakukan program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi,” sebutnya.(LMC/Irma Yuni)
