Medan, 6/6 (LintasMedan) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, menilai kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution-Aulia Rachman belum mewujudkan janji sewaktu kampanye di 100 hari kerja.
“Di 100 hari kerja, warga kota masih menunggu janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seperti pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan tidak lagi banjir,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Medan Rudiawan Sitorus di Medan, Minggu (6/6).
Namun, ia mengapresiasi kinerja Wali Kota yang dilantik 26 Februari 2021 itu karena memiliki semangat kerja yang tinggi dan merupakan generasi milenial, sehingga sempat melakukan beberapa gebrakan di periode 100 hari kerja.
Gebrakan yang dilakukan Wali Kota Medan tersebut, di antaranya menertibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus pejabat di lingkungan Pemkot Medan terkait pungutan liar, dan penanganan banjir di sebagian kecil wilayah Kota Medan.
“Meski belum maksimal, kami terus mendukung kebijakan, dan program Wali Kota yang berpihak kepada masyarakat.
Bahkan, kata Rudiawan, fraksinya juga siap memberikan saran-saran, dan ide-ide bagi kemajuan pembangunan Kota Medan.
Pihaknya juga menyatakan akan terus mengawal semua janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan agar benar-benar diwujudkan kepada warga setempat.
“PKS akan mengawal seluruh program berjalan, dan seluruh janji kampanye Bobby-Aulia,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobby Nasution, menegaskan, tidak memasang target secara khusus di 100 hari kerja setelah dilantik 26 Februari lalu bersama Wakil Wali Kota Aulia Rachman memimpin ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.
“Sejak awal sudah disampaikan, tidak ada yang spesifik atau khusus untuk target 100 hari harus mencapai apa. Karena program yang buat untuk satu periode, bukan per tiga bulan,” jelas Bobby di Medan, Selasa (8/6).
Meski demikian, Bobby mengakui bahwa masih banyak yang perlu dilakukan agar dapat segera dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kota Medan.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan lima program prioritas utama Pemkot Medan dalam tiga bulan atau 100 hari atas kepemimpinannya untuk segera diwujudkan.
Untuk mencapai lima program prioritas ini, Pemko Medan membutuhkan dukungan optimal pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita harus melakukan perbaikan, sekaligus menutup kebocoran PAD. Mudah-mudahan dengan dukungan dan bantuan seluruh ‘stakeholders’ bisa tercapai,” katanya. (LMC-02)
