Medan, 24/5 (LintasMedan) – Komisi A DPRD Sumatera Utara menilai masih perlu penambahan personil kepolisian di Tanjung Balai, mengingat wilayah perbatasan dengan negara luar itu sangat berpotesi terjadinya sejumlah kasus kriminal.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto didampingi Sekretaris Dr. Jonius TP Hutabarat dan anggota komisi lainnya, Senin (24/5) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja petugas gabungan Satpol Air Polda Sumut bersama Polres Tanjungbalai yang telah menggagalkan penyelundupan sabu 57 kilogram di Sungai Asahan.
Narkoba tak bertuan tersebut ditemukan dalam sebuah sampan kayu dan dari informasi yang dihimpun penindakan terhadap aksi penyelundupan narkotika yang diduga asal Malaysia dilakukan pada Rabu (19/5).
“Kita atas nama komisi A sangat mengapresiasi kinerja aparat tersebut. Kebetulan saat kejadian DPRD sedang kunjungan kerja ke Tanjung Balai sehingga kami berkesempatan langsung ke Polres setelah mendengar kabar dan langsung melihat barang bukti sabu yang diselundupkan itu,” kata Hendro.
Politisi PKS ini mengaku prihatin akan aksi penyelundupan tersebut, apalagi persoalan peredaran narkoba di Sumut saat ini sedang menjadi perhatian serius pemerintah setempat. “Provinsi Sumut termasuk salah satu wilayah peredaran narkoba terbesar di Indonesia dimana 1.4 jiwa dinyatakan sudah terpapar,” ungkap Hendro.
Sehingga pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Kapolres dan jajarannya yang telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang haram tersebut masuk wilayah Indonesia khususnya Sumut.
Sementara Jonius TP Hutabarat mengatakan Tanjung Balai sebagai wilayah perbatasan dengan negara luar, sangat berpotensi dengan sejumlah kasus kriminal bahkan penyeludupan manusia.
Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, sebut dia, wilayah-wilayah perbatasan seperti Tanjung Balai harus benar-benar di awasi mengingat jumlah terpapar wabah mematikan itu terus bertambah.
Aparat, kata Jonius perlu ekstra ketat mengawasi lalulintas orang dari luar negeri yang kemungkinan memaksa masuk melalui Tanjung Balai secara ilegal.
“Jadi penambahan jumlah personil kepolisian di wilayah itu memang harus dilakukan,” ucapnya.(LMC-02)
