Suasana rapat paripurna pemilihan wakil gubernur Sumut sisa masa jabatan 2013-2018, di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (24/10). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 29/10 (LintasMedan) – Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan tindak pidana pemberian suap terkait pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) Sumut sisa masa jabatan 2013-2018.
“Kami minta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas dan jelas dengan asas praduga tak bersalah,” kata Ketua Gerbraksu Saharuddin kepada pers, di Medan, Sabtu.
Ia menekankan pihaknya sangat menyesalkan jika betul proses Pilwagub Sumut terkontaminasi dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji.
Karena itu, pihaknya mendukung rencana anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan melaporkan dugaan suap Pilwagub Sumut ke KPK.
Ia juga berharap keterangan yang akan diberikan politisi muda PDI Perjuangan itu kepada KPK nanti dapat membantu para penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tersebut, sehingga dapat diusut dengan cepat dan tuntas.
“Saya acungi jempol jika Sutrisno (Sutrisno Pangaribuan) benar-benar berani membeberkan kasus dugaan suap Pilwagub Sumut ke KPK,” ucap Saharuddin.
Ia menambahkan, mekanisme pemilihan calon Wagub Sumut harus dijalankan secara transparan serta bebas dari tindakan gratifikasi atau suap.
“Transparansi sangat penting agar tidak terjadi transaksi gelap yang merugikan masyarakat, sebab pemilihan wakil gubernur juga merupakan proses demokrasi penting bagi rakyat,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung terpilih sebagai Wagub Sumut melalui rapat paripurna DPRD Sumut di Medan pada Senin (24/10).
Nurhajizah yang diusulkan Fraksi Partai Hanura meraih 68 suara dan mengalahkan saingannya HM Idris Lutfi yang diusulkan Fraksi PKS yang mendapatkan 19 suara.
Rapat paripurna dengan agenda utama pemilihan Wagub Sumut itu sempat diwarnai interupsi dan pengambilan palu oleh Sutrisno Pangaribuan.
Menurut Sutrisno, pemilihan wakil Gubernur Sumut tidak sesuai konstitusi karena proses hukum masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha.
Namun, banyak anggota DPRD Sumut yang meminta pemilihan itu dilakukan dengan menggunakan Pasal 176 UU Nomor 18 tahun 2015.
Beberapa di antaranya menyatakan pemilihan tersebut layak dilanjutkan karena sudah adanya calon yang diajukan parpol pendukung yang memiliki kursi di DPRD Sumut.
Padahal, menurut Sutrisno, pasal tersebut tidak menyebutkan adanya perbedaan antara parpol yang memiliki dengan yang tidak memiliki kursi di legislatif.
Indikasi lain berupa adanya sejumlah pertemuan beberapa anggota DPRD Sumut dengan calon wagub, baik di Jakarta maupun di Kota Medan. (LMC-01)
