Medan, 21/3 (LintasMedan) – Ratusan guru honor di Medan mulai dilanda keresahan. Hal itu dikarenakan dana insentif bantuan guru sudah 2 bulan ini belum diterima dari Pemerintah Kota Medan.
Hal sama juga dialami guru maghrib mengaji. Mereka juga sudah 2 bulan tidak menerima honor, dimulai Pebruari hingga Maret ini. Sementara honor di bulan Januari masih mereka terima.
Keresahan para guru ini disampaikan kepada Anggota DPRD Medan Fraksi PKS Dhiyaul Hayati SAg MPd. Mereka berharap, permasalahan yang dialami dapat dimediasikan oleh anggota dewan ini kepada Pemerintah Kota Medan.
“Kami berharap sekali insentif ini, apalagi sudah mau dekat lebaran. Kebutuhan kami pun banyak, harga sembako sudah mulai naik,” demikian curhatan para guru ini kepada Dhiyaul Hayati.
Menanggapi permasalahan mereka, Dhiyaul meminta Kepala Dinas Pendidikan Medan Benny Sinomba Siregar memberi penjelasan konkrit mengapa dana insentif guru honorer belum cair. Sementara insentif yang mereka terima masih rendah, tapi malah tersendat.
“Penghargaan terhadap guru masih rendah di Kota Medan, padahal tugas mereka mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Selayaknya mereka menerima gaji yang layak. Mirisnya, insentif yang hanya berapa ratus ribu perak sudah 2 bulan ini belum dibayar,”kata Dhiyaul Hayati, Kamis (21/3/2024)
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Medan pada 2021, jumlah guru honorer sekolah negeri SD dan SMP sebanyak 2.537 orang, dan sekolah swasta TK, SD dan SMP tercatat 5.744 orang.
Dhiyaul juga memaklumi keresahan yang dialami para guru honor dan guru maghrib mengaji. Karena saat ini dana tersebut sangat dibutuhkan untuk digunakan berbagai keperluan keluarga. Ditambah lagi saat ini menjelang hari Raya Idul Fitri, harga sembako mulai naik dan biaya kebutuhan sekolah anak-anak mereka.
“Harusnya para guru ini menjadi prioritas dalam realisasi anggaran. Bagaimana mereka bisa mengajar dan mendidik anak sekolah dengan baik, jika ekonomi mereka pun sulit. Jika guru sejahtera, tentunya pendidikan anak-anak sekolah akan menjadi lebih baik,” kata Dhiyaul seraya menegaskan Fraksi PKS DPRD Medan meminta agar insentif guru maghrib mengaji dan guru honor segera dicairkan.
Terkait tertunggaknya insentif guru, Kadis Pendidikan Medan Benny Sinomba Siregar belum berhasil dikonfirmasi wartawan. Berkali ponselnya dihubungi, meski aktif tak kunjung diterima. Pesan Whatsapp yang disampaikan juga tak mendapat balasan.
Pemko Medan Janji Tambah Honor Guru Honorer
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan akan menambah insentif melalui bantuan kesejahteraan guru bagi guru honorer sekolah negeri dan swasta di Kota Medan.
“Tambahan honor ini bakal berlaku mulai 2024. Naik dari Rp 250.000 menjadi Rp 400.000,” kata Bobby di Medan, pada Rabu (29/11/2023).
Selama ini, kata dia, guru honorer di lingkungan Pemko Medan terdiri atas guru PAUD/TK, SD, dan SMP mendapat insentif atau penghasilan tambahan di luar gaji sebesar Rp 250.000 per bulan. Wali Kota memastikan bahwa mulai Januari 2024, ribuan tenaga guru honor, baik di sekolah negeri maupun swasta di wilayah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara itu, menjadi Rp 400.000 per bulan.
Bobby juga menegaskan, mulai tahun depan pencairan pembayaran bantuan kesejahteraan guru di Kota Medan itu dilakukan setiap bulan, dan bukan per tiga bulan seperti sebelumnya.
Wali Kota Medan Bobby Nasution sudah menegaskan hal ini ketika memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Kota Medan 2023 di Stadion Teladan Medan, Sabtu (25/11/2023) lalu.
“Saya minta bantuan kesejahteraan guru honorer ini nantinya disalurkan setiap akhir bulan, bukan tiga bulan sekali,” kata dia.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Benny Sinomba Siregar menyambut baik penambahan insentif guru honor sekolah negeri maupun swasta tersebut. Menurut dia, setiap guru honorer negeri dan swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, yaitu guru SD maupun SMP mendapat gaji pokok dari sekolah masing-masing. Sedangkan insentif atau tambahan bantuan kesejahteraan guru yang bakal dinaikkan oleh Wali Kota Medan bernama bantuan kesejahteraan guru.
“Pak Wali juga sudah instruksikan kepada kami agar pembayarannya dilakukan setiap bulan, bukan per tiga bulan seperti sebelumnya,” kata Benny ketika itu. (LMC-02)
