Medan,15/6 (LintasMedan) – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, kembali menegaskan komitmennya untuk berjuang total bagi masyarakat Medan Utara, khususnya wilayah Belawan yang selama ini menurutnya kerap dianaktirikan dalam pembangunan kota.
Hadi Suhendra menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Belawan. “Pendapatan warga ada yang nol rupiah per hari. Kadang hanya cukup untuk beli makan sepiring. Sudah miskin, ditambah kawasan kumuh, dan perhatian dari pemerintah pun minim. Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan di depan mata kita,” ungkap Hadi Suhendra yang akrab disapa Hendra, kepada wartawan, Minggu (15/6).
Sebagai legislator dari Dapil II yang mencakup wilayah Medan Utara, Hendra kerap tampil vokal dalam menyuarakan berbagai ketimpangan, terutama dalam hal lingkungan. Ia mengecam keras maraknya penimbunan mangrove di kawasan pesisir Belawan. “Kalau sudah bicara lingkungan, saya tidak bisa diam. Tak ada negosiasi! Penimbunan mangrove bukan hanya merusak alam, tapi merampas masa depan anak cucu kita,” tegasnya.
Tak hanya itu, Politisi Partai Golkar ini juga mengungkap pernah ditawari kompensasi agar tidak bersuara lantang. “Ada yang datang dengan iming-iming. Saya tolak mentah-mentah. Jangan pernah main-main dengan komitmen saya untuk masyarakat,” ujarnya dengan nada geram.
Komitmen itu kemudian diwujudkan melalui sejumlah program nyata. Salah satunya, inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas yang akan digerakkan melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila (PP) bersama Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP. Program ini, nantinya akan menjangkau hingga tingkat ranting dengan tujuan membangun kesadaran lingkungan dari bawah.
Selain isu lingkungan, Hendra juga menaruh perhatian serius pada bidang pendidikan dan pengangguran. Dirinya menyoroti kenyataan bahwa banyak anak di Belawan kesulitan mengenyam pendidikan hingga SMA karena faktor ekonomi. “Syarat kerja sekarang minimal SMA. Tapi, untuk tamat SMA saja susah di Belawan. Maka saya mendorong pemerintah untuk pembangunan SD, SMP, hingga SMA/SMK gratis,” jelasnya.
Dia menegaskan, bahwa dirinya sudah mengajukan permintaan kepada sejumlah BUMN dan Kementerian Perhubungan untuk membuka akses kerja bagi anak-anak Belawan, khususnya di sektor buruh pelabuhan dan transportasi laut. “Saya ingin ini selesai sebelum masa jabatan saya berakhir,” tegasnya.
Mirisnya, katanya, minimnya peluang kerja di kampung halaman memaksa banyak warga Belawan merantau ke luar daerah, bahkan ke luar negeri.
“Banyak yang ke Batam, Jakarta, bahkan Kamboja. Saya ingin anak-anak Belawan bisa jadi raja di kampung sendiri, bukan di negeri orang,” ucapnya penuh keprihatinan.
Tak hanya masalah ekonomi, Hendra juga menyoroti tingginya angka tawuran antar-lorong yang berdampak pada dunia pendidikan. “Anak-anak takut ke sekolah karena sering terjadi tawuran. Ini harus dihentikan. Kalau terus dibiarkan, kita sendiri yang rugi,” ujarnya.(LMC-02)
