Ilsutrasi
Medan, 1/11 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Hanura, Aduhot Simamora mengatakan ancaman Politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan yang ingin membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi suap dalam proses Pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) baru-baru ini membuat partainya merasa keberatan dan terganggu.
Bukan hanya Hanura, kata Aduhot, Cawagub Hj Nurazijah yang diusung partainya juga merasa terganggu.
“Semua terganggu, termasuk rekan-rekan di DPRD Sumut secara keseluruhan. Pernyataan Sutrisno membuat lembaga ini semakin terpuruk,” kata Aduhot dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin.
Dia membawa persoalan tersebut dan mendesak agar dibahas secara terbuka di awal rapat paripurna dengan agenda di antaranya, perubahan keanggotaan alat kelengkapan dewan masa tugas tahun 2016, serta perubahan susunan fraksi DPRD Sumut sisa masa jabatan 2014-2016.
Terkait tudingan keras Sutrisno soal adanya indikasi “pemufakatan jahat” melibatkan sebagian wakil rakyat di proses Pilwagub Sumut , Aduhot mendesak agar Fraksi PDIP mengambil sikap.
“Atas nama Fraksi Hanura saya minta agar PDIP dan pimpinan lembaga ini harus mengambil sikap. Sutrisno harus memberi klarifikasi secara terbuka,” katanya pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman.
Sayangnya desakan Aduhot ingin meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi Sutrisno di ruang sidang paripurna mendapat sanggahan dari beberapa anggota DPRD Sumut lainnya.
“Pimpinan, Saya tidak setuju soal pernyataan Sutrisno itu dibahas di paripurna karena bukan di sini tempatnya. Silahkan saja dia melakukan klarifikasi secara pribadi dengan pimpinan,” kata Mustofowiyah dari Fraksi Demokrat.
Politisi Golkar Hanafiah Harahap juga menegaskan bahwa klarifikasi Sutrisno soal dugaan suap Pilwagub Sumut bukan di sidang paripurna tempatnya. “Jadi tidak ada klarifikasi di sini,” ujarnya.
Meski demikian sejumlah anggota DPRD Sumut mengaku sedih, karena lembaga tersebut seakan tak usai didera dugaan suap.
“Sampai saat ini saya tidak ada menerima suap itu pimpinan, baik berupa uang tunai maupun janji. Sumpah saya atas nama Allah selaku saya pemeluk agama Islam,” kata Aripay Tambunan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Bahkan yang paling menyedihkan, mantan Dosen ini mengaku banyak dihubungi berbagai pihak mempertanyakan kasus dugaan suap Pilwagub Sumut itu.
“Saya sampai ditelepon, ada yang bilang, bagilah sedikit pendapatan itu. Padahal saya tidak ada menerima,” ungkapnya.(LMC-02)
