Ilustrasi - Gedung DPRD Kota Medan.
Medan, 22/7 (LintasMedan)- Kalangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Medan menilai kinerja sejumlah aparatur di Pemko Medan masih sangat lemah.
Hal itu dibuktikan sejumlah sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum tergali optimal.
“Masih perlu perbaikan manajemen pengelolaan serta pengawasan di lapangan terhadap sumber-sumber penerimaan PAD,” kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2018 di sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Senin (22/7).
Sumber-sumber PAD tersebut di antaranya retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi sampah dan lainnya.
Selain itu Demokrat juga menyoroti banyaknya ruas jalan protokol di Kota Medan mengalami kerusakan, lampu penerangan jalan umum yang tidak terawat, permasalahan banjir yang masih terjadi di beberapa titik.
Kemudian tidak terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, drainase yang rusak.
“Ini terjadi akibat kurang maksimalnya kinerja sebagian SKPD, yang juga berakibat dengan minimnya serapan anggaran dari setiap anggaran yang ditetapkan,” katanya
Ia menilai Pemko Medan lemah dan kurang teliti dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.
“Besarnya Silpa hingga Rp67 miliar lebih tidak seharusnya terjadi,” sebutnya.
Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) meminta agar dilakukan pengawasan terhadap pohon-pohon. Apalagi belakangan ini terjadi hujan disertai angin kencang sehingga berpotensi merubuhkan pohon, bilboard dan lain sebagainya.
“Kami juga mendesak pemerintah kota medan agar segera membuat sistem early warning atau sistem peringatan dini kepada masyarakat di sepanjang bantaran sungai sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan ketika air sungai naik secara cepat,”sebut H Jumadi, juru bicara PKS.
Selain itu diingatkan pemerintah Kota Medan agar segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian resort Kota Besar Medan dan Polres KP3 Belawan untuk meningkatkan kembali keamanan.
“Pencapaian pendapatanpada sektor retribusi parkir tepi jalan umum sangat rendah. Jika kepala dinas perhubungan tidak mampu mendongkrak pendapatan dari sektor ini, maka kami rekomendasikan ganti,”sebut Jumadi pada paripurna yang dihadiri Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin dan Wakil Walikota Akhyar Nasution.(LMC-02)
