Medan, 22/3 (LintasMedan) – Komisi D DPRD Medan bersama Satpol PP meninjau bangunan kamar mandi yang kerap mendapat protes warga Komplek Perumahan Deli Indah II, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kamis. Warga di sana memprotes bangunan itu berdiri menyerobot jalan pintu masuk komplek perumahan itu.
Turut dalam peninjauan itu anggota Komisi D Sahat Simbolon, Godfried Lubis dan Dame Duma Sari Hutagalung, perwakilan Satpol PP, lurah, dan kepling.
Kedatangan rombongan Komisi D mendapat apresiasi dari warga komplek. Bahkan mereka menerima keluhan warga atas keberadaan bangunan kamar mandi milik salah seorang warga komplek.
Menurut Sahat Simbolon, sebelum menyimpulkan masalah tersebut, Komisi D akan melihat kembali kronologis pembangunan kamar mandi dan mengapa ditolak warga.
“Memang menurut aturannya tidak dibenarkan mendirikan bangunan di badan jalan komplek perumahan. Begitu pun kita harus tahu dulu kronologis pembangunannya. Apakah lebih banyak warga yang menyetujui atau tidak,” kata Sahat Simbolon.
Komisi D, kata Sahat, akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan aparatur Pemko Medan yang mengikutsertakan warga Komplek Perumahan Deli Indah II terkait bangunan kamar mandi tersebut.
Sementara itu, salah seorang warga, Susilawaty (60), mengatakan dia bersama warga lainnya sejak awal menolak pembangunan kamar mandi milik Ong Seng Kim tersebut.
“Kami tolak karena dibangun di atas jalan umum. Ini kan menyalah. Ini harus dibongkar. Ini bukan tanah milik satu orang, tapi ini milik semua warga komplek,” kata perempuan itu.
Susilawaty didampingi beberapa warga lainnya juga mempertanyakan kinerja pihak kelurahan, khususnya Kepling X yang dianggap tidak menjalankan fungsinya.
“Kesannya, kepling tidak mau tahu. Saat kamar mandi dibangun, kepling juga mengatakan tidak tahu. Kami jadi curiga,” katanya.
Sementara itu, Dame Duma Hutagalung meminta warga yang menolak bangunan kamar mandi agar bersabar. Sebab, kata dia, persoalan ini akan dibawa ke rapat dengar pendapat Komisi D.
“Kita akan mendukung apapun hasil rapat dengar pendapat nanti. Jika keputusannya harus dibongkar, ya dibongkar. Jadi warga harus bersabar,” katanya. (LMC-02)
