Medan, 27/3 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi terobosan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang telah menerapkan E-Katalog Daerah untuk pengadaan barang dan jasa.
“Penerapan E- Katalog Daerah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Katalog Elektronik Daerah Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Pemko Medan, Selasa.
Penandatanganan ini dilakukan Eldin dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah (LKPP) Agus Prabowo disaksikan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Gubernur Sumut Erry Nuradi.
Hadir juga Direktur Pengembangan Sistem Katalog Emin Adhy Muhaemin, Kepala Unit Satgas Pencegahan KPK Asep Rahmat, Nyra Yuliantina mewakili PBP Perwakilan Sumut, Wakil Wali Kota Akhyar Nasution dan Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis.
Penerapan sistem E-Katalog Daerah, kata Pahala karena selama ini kasus korupsi terbesar di Indonesia terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.
Pahala memaparkan bahwa ada 10 provinsi yang diundang KPK terkait masalah E-Katalog Daerah.
“Ternyata baru Sumut yang diwakili Kota Medan yang langsung menerapkan E-Katalog Daerah dalam pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Dia berharap terobosan yang dilakukan Pemko Medan dapat menginspirasi daerah lainnya di Indonesia.
“Provinsi Sumut juga diharap ikut menerapkan sistem ini dalam pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam sambutannya memaparkan penerapan sistem E-Katalog Daerah ini merupakan upaya yang dilakukan Pemko Medan dalam mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih. “Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Medan juga lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Saat ini papar Wali Kota, E-Katalog Daerah yang dilaksanakan Pemko Medan masih menyediakan beberapa barang dan jasa untuk infrastruktur seperti aspal dan ready mix.
Untuk ke depannya, Wali Kota berupaya akan memperluas penyediaan barang dan jasa lainnya di E-Katalog Daerah, termasuk memasukkan produk-produk lokal. Dengan demikian UMKM yang ada di Kota Medan dan Sumut dapat berkembang, tidak hanya tingkat lokal tetapi juga nasional.(LMC-02)
