Medan, 16/5 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pemprov Sumatera Utara menjadi contoh atau model program e-Planning dan e-budgetingbagi bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
“Jika selama ini Surabaya kita rekomendasikan sebagai contoh tingkat kota, maka kini Sumut kita rekom menjadi contoh untuk tingkat prrovinsi dalam program e-Planning dan e-Buggetting,” ujar Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah Sumut Adlinsyah Nasution (Choki).
Hal itu dikemukakannya dalam pertemuan dengan Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga SH saat menerima Tim Pemprov Sulawesi Tengah dipimpin Kepala Bappedanya dan Tim Pemprov Bengkulu di Kantor Gubsu di Medan, Selasa.
Tim Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemprov Bengkulu ini melakukan studi banding e-Planning dan e-budgetting ke Pemprov Sumut atas rekomendasi KPK karena aplikasi sistem dimaksud di Sumut dinilai cukup baik.
Hasban didampingi Kadis Kominfo Sumut Mhd Fitriyus yang juga Ketua Korsupgah Korupsi Terintegrasi Sumut, Kepala Bappeda Sumut Irman Usman dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyampaikan rasa bersyukur Sumut dinilai cukup baik oleh KPK dan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas aplikasi ini mendukung good and clean government.
Hasan menyampaikan terima kasih atas dorongan KPK yang serius membimbing dan mensupervisi Sumut membangun sistem yang terintegrasi untuk mendukung good and clean government.
Namun dari semua itu lanjut Sekda diawali dengan membangun komitmen semua jajaran di Pemprovsu dan seluruh kabupaten dan kota di Sumut untuk menjadi daerah ini semakin baik dan mempersempit peluang KKN hingga sistem yang bebas KKN.
Kemudian didorong dan disupervisi oleh KPK terus dibangun sistem berbasis IT atau teknologi informasi dan komunikasi sehingga Sumut dapat membangun sistem elektronik termasuk e-Planning dan e-Budgetting yang dinilai KPK sudah baik ini.
Adlinsyah Nasution mengemukakan pihaknya terus mendorong optimalisasi program e-budgetting dan e-Planning Pemprovsu ini terus semakin baik sehingga provinsi-provinsi lain tidak bingung untuk studi banding, melainkan sudah ada yang baik di Sumut.
“Idealnya memang untuk tingkat provinsi contoh aplikasinya dilihat di tingkat provinsi pula, semantara kota di tingkat kota dan kabupaten di kabupaten yang sudah baik lainnya. Dalam hal ini, tingkat kota dapat ke Surabaya dan tingkat provinsi studi banding ke Pemprov Sumut,” katanya.(LMC-04)
