Medan, 27/3 (LintasMedan) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah memerintahkan KPU kabupaten/kota untuk mendata jumlah warga binaan di lembaga permasyarakatan maupun di rumah tahanan di Sumut yang akan dimasukkan sebagai daftar pemilih pada Pilkada Serentak 2018.
“Kita juga sudah perintahkan KPU kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tiap-tiap daerah mengenai jumlah warga binaan di lapas maupun di rutan. Dari sana nanti mereka (warga binaan) akan kita memasukkan ke dalam daftar pemilih,” kata anggota KPU Sumut Nazir Salim Manik di Medan, Selasa.
Hanya saja, kata Nasir, KPU terlebih dahulu akan memastikan apakah warga binaan tersebut memiliki e-KTP atau tidak sebagai syarat yang harus dipenuhi agar namanya masuk dalam daftar pemilih.
Menurut Nazir, KPU telah memperoleh data jumlah warga binaan di Sumut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumut. Berdasarkan data tersebut ada 25.048 warga binaan yang tersebar di Sumut.
Berdasarkan data yang diserahkan Kemenkumham, kata Nazir, banyak warga binaan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara masa perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berakhir tanggal 8 sampai 10 April,” katanya.
Setelah itu, kata Nazir, KPU Sumut akan memanggil seluruh KPU kabupaten/kota untuk mengkonfirmasi berapa jumlah warga binaan yang belum memiliki NIK dan selanjutnya akan disampaikan langsung ke Kemendagri melalui KPU RI. (LMC-02)
