Medan, 18/3 (LintasMedan) – Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Hendro Susanto menilai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat kurang inovatif menyosialisasikan informasi seputar program dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
“Seharusnya, Diskominfo Sumut dengan berbagai terobosan dan inovasi mampu menyediakan atau menyajikan beragam informasi pembangunan,” katanya di Medan, Kamis (18/3).
Sebab, lanjut dia, Diskominfo merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang berfungsi menjalankan atau mengeksekusi dari setiap kebijakan gubernur.
Ia menilai, program dan kebijakan Gubernur Sumut sulit tersosialisasi dengan baik dan merata hingga ke pelosok kabupaten dan kota jika tidak dibarengi penyebaran informasi lebih gencar dan pelayanan publik secara maksimal.
Untuk menjawab tantangan tersebut di tengah perkembangan teknologi dan era revolusi industri 4.0 saat ini, kata Hendro, aparatur sipil negara (ASN) di Diskominfo Sumut harus mampu mengedepankan profesionalitas, bekerja lebih efektif dan memunculkan inovasi baru dalam pelayanan publik.
“Kinerja ASN harus dirasakan oleh masyarakat, sehingga mereka puas dengan pelayanan pemerintah dan kebutuhan mereka terakomodir,” tuturnya.
Selain itu, ASN Diskominfo Sumut harus memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan pola bekerja, profesionalisme yang didukung dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam bekerja.
Diakui Hendro, memang tidak mudah menumbuhkan budaya inovasi di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut karena akan terbentur dengan penguasaan teknologi yang minim, masalah kompetensi SDM, motivasi dan kinerja yang kurang.
Menurut legislator ini, inovasi di era globalisasi informasi dewasa ini sangat dibutuhkan, salah satunya untuk membangun kepercayaan publik.
“Orientasi setiap pemerintahan ada pada pelayanan publik yang memudahkan warganya. Jika pelayanan kita baik ditunjang inovasi, maka akan tumbuh kepercayaan masyarakat pada kita. Inovasi adalah tuntutan publik,” ujarnya.
Karena itu, kata Hendro, ASN di Diskominfo Sumut harus lebih inovatif menyajikan informasi seputar pelayanan publik maupun program dan kinerja berbagai sektor pembangunan, termasuk soal capaian kinerja Pemprov setempat dalam mewujudkan Sumut yang maju, aman, sejahtera dan bermartabat.
Terkait hal tersebut, pihaknya menyarankan kepada Kepala Diskominfo Sumut Irman agar melakukan evaluasi secara periodik kinerja pejabat eselon III dan IV.
Setelah dilakukan evaluasi, katanya menambahkan apabila ada pejabat eselon III dan IV tidak memiliki kapasitas mendukung kerja Diskominfo Sumut sebaiknya diusulkan untuk diganti dengan ASN lain yang berkinerja baik.
Ia menambahkan, upaya mewujudkan Sumut yang maju, aman, sejahtera dan bermartabat tidak bisa dilakukan dengan kinerja biasa, tetapi harus ditopang kebijakan strategis dan terobosan yang luar biasa dari seluruh ASN di setiap OPD Pemprov Sumut.
“Antarsesama ASN juga harus bisa berkompetisi untuk meningkatkan kemampuan, disiplin serta akuntabilitas dalam rangka memajukan kinerja OPD,” ujar Hendro. (LMC-03)
