Sejumlah tenaga kerja asing ilegal terjaring razia petugas Imigrasi Malaysia, di Kuala Lumpur , Malaysia, baru-baru ini. (Foto: LintasMedan/AP)
Kuala Lumpur, 6/7 (LintasMedan) – Operasi pemberantasan pendatang asing tanpa izin (PATI) di Malaysia resmi dilancarkan pada awal Juni 2018 setelah proses pemutihan lewat program penggajian dan penempatan kembali dinyatakan selesai pada 30 Juni lalu.
Informasi yang dihimpun, Jumat, jabatan Imigrasi Malaysia (Imigresen) sebelumnya mengumumkan bahwa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil kepada para tenaga kerja asing ilegal dan majikan mereka.
Terkait dengan kebijakan itu, kedua pihak harus mengurus perlengkapan pemutihan itu.
Hingga akhir Mei lalu, pihak Imigrasi Malaysia, lebih dari 744.000 PATI telah mendaftarkan diri dalam program itu, tetapi hanya sekitar 415.000 orang yang layak diputihkan. Adapun sisanya tidak memenuhi syarat dan terancam dideportasi ke negara masing-masing.
“Kita tidak tahu berapa lagi jumlah PATI masih berada di luar tetapi Jabatan Imigrasi tetap tegas dalam menegakkan undang-undang. Kita akan mencari semua warga asing PATI di negara ini,” janji Kepala Jabatan Imigrasi Malaysia, Datuk Seri Mustafar Ali.
Pelaksanaan razia bertepatan dengan awal masa pemerintahan koalisi oposisi Pakatan Harapan di bawah pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Dalam manifesto kampanyenya, Pakatan Harapan berjanji untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing, walaupun sejumlah sektor di Malaysia tergantung pada tenaga kerja asing.
Berdasarkan data Jabatan Imigrasi Malaysia, hingga Selasa (3/7) tercatat 1.224 pendatang asing tanpa izin sudah ditangkap melalui razia yang disebut Ops Mega 3.0.
Kelompok terbesar terdiri dari tenaga kerja ilegal dari Bangladesh sebanyak 399 orang, disusul Indonesia 164 orang, Filipina 157 orang dan Myanmar 109 orang.
Mereka yang ditangkap adalah para pekerja ilegal di sektor konstruksi dan rumah tangga.
Sedangkan mereka yang bekerja di pabrik dan ladang kelapa sawit hampir semuanya dilaporkan bestatus legal karena manajemen di pabrik dan perkebunan takut jika mempekerjakan tenaga kerja ilegal. (LMC-03/BBC)
