Medan, 22/2 (LintasMedan) – Persoalan Pedagang Kakilima (PKL) di Kota Medan tak pernah selesai. Setelah ditertibkan bahkan dengan cara kekerasan, para pedagang ini muncul kembali di titik yang sama.
Pemko Medan dinilai tidak memiliki grand design menata PKL yang merupakan aset penggerak ekonomi rakyat. “PKL adalah aset yang berharga dan harus diberdayakan. Namun, kami melihat Pemko Medan tidak memiliki grand design soal penataan PKL ini, ini yang kami tuntut sejak lama,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Medan Salman Alfarisi dalam acara hari aspirasi bertajuk “PKL Ditata atau Digusur?” yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Kamis.
Menurutnya, PKL harus menjadi perhatian serius Pemko Medan. Selama ini, penataan PKL masih dengan cara menggusur dan terkadang dilakukan dengan cara refresif. “PKL ini urusan serius, maka dari itu perlu adanya Grand Design yang disiapkan Pemko Medan. Mau seperti apa PKL Kota Medan dibuat,” kata Penasihat Fraksi PKS DPRD Medan ini.
Jangan sampai memandang PKL seolah-olah sampah atau pengganggu yang harus disingkirkan. PKL adalah bagian dari Kota Medan dan masalah PKL bukan cuma tanggungjawab Walikota Medan melainkan sudah harus menjadi urusan bersama.
Dalam kesempatan itu, FPKS sangat menyayangkan ketidakhadiran perwakilan Pemko Medan dalam “Hari Aspirasi”. “Padahal acara ini dilakukan dalam rangka mencari formulasi penyelesaian masalah PKL di Medan,” katanya.
Sejumlah PKL yang hadir di forum hari aspirasi menyampaikan banyaknya pungutan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Pungutan yang diminta kepada para PKL terkadang menggunakan dalih uang keamanan, kebersihan dan sampah. “Itulah yang kami alami sekarang, jika ada penertiban kami terpaksa main kucing-kucingan,” War Johan, PKL di kawasan Halat.
Dikatakannya, PKL tidak keberatan dengan penataan yang dilakukan oleh Pemko Medan. PKL hanya berharap dapat memenuhi kebutuhan hidup dari berjualan.(LMC/rel)
