Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kedua kanan) bersama sejumlah walikota dan bupati se Indonesia saat menghadiri pada acara penandatanganan Gerakan Menuju 100 Smartcity Tahap II, di Jakarta, Selasa (8/5). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 8/5 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin bersama sejumlah walikota dan bupati menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) mengenai Gerakan Menuju 100 Smart City Tahap II yang diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Smart City itu bukan berarti membeli teknologi, komputer atau aplikasi, melainkan melayani masyarakat dengan lebih baik. Fokusnya adalah bagaimana kita mengubah proses bisnis dan tata cara pemerintah daerah dalam melayani. Sedangkan jaringan, tekonologi, aplikasi itu hanya enabler atau pengungkit,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pada acara penandatanganan Gerakan Menuju 100 Smartcity Tahap II, di Jakarta, Selasa (8/5).
Melalui MoU tersebut, pihaknya berharap setiap kepala daerah dapat mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjawab permasalahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan serta mendorong potensi masing-masing daerah.
Rudiantara mengatakan penerapan Smart City bukan hanya sekadar mengadopsi teknologi, tapi lebih pada upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut ia mengingatkan pembangunan Smart City tidak bisa hanya dengan membuat program dalam waktu 5 atau 10 tahun.
“Smart City sifatnya berkelanjutan dan ujungnya akan menjadi kota yang layak huni karena semua pelayanan masyarakat akan mengerucut,” ucap dia.
Pada kesempatan itu, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk implementasi Program Smart City.
“Agar memperoleh hasil yang maksimal, Gerakan Menuju 100 Smart City ini juga melibatkan pelaku industri yang memiliki solusi terkait Smart City. Diharapkan para pelaku industri bisa memberi masukan terkait masterplan smart city yang disusun oleh kandidat daerah sehingga memiliki efek maksimal kepada masyarakat,” tambahnya.
Gerakan Menuju 100 Smart City diawali dengan proses seleksi untuk memilih kandidat kota atau kabupaten di Indonesia.
Selanjutnya kandidat menjalani proses assessment di Jakarta untuk mengukur kesiapan mengikuti setiap tahapan dalam gerakan ini.
Kandidat yang lolos akan mendapatkan pendampingan kalangan akademisi dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, STIE Perbanas, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BBPT) serta sejumlah lembaga lain.
Pendampingan termasuk menyiapkan masterplan yang mencakup Rencana Pembangunan Smart City di masing-masing kota atau kabupaten dalam 5-10 tahun ke depan. (LMC-04)
