Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, Damikrot menyampaikan kata sambutan pada acara pembukaan rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2018, di Medan, Rabu (4/4). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 4/4 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus mematangkan persiapan agar wilayahnya menjadi kota layak anak, guna memberikan hak sipil anak.
“Untuk mewujudkan Medan menjadi kota layak anak mutlak diperlukan dukungan semua pihak, yakni Pemko Medan, para pemangku kepentingan atau stakeholders dan masyarakat,” kata Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, Damikrot pada acara pembukaan rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2018, di Medan, Rabu (4/4).
Optimalisasi dukungan tersebut sangat dibutuhkan, karena ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi guna mewujudkan ibukota Provinsi Sumatera Utara menjadi Kota Layak Anak.
Oleh karena itu, pihaknya berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan segera memberikan masukan dan program kerja, sesuai dengan peranannya masing-masing.
“Seluruh OPD diharapkan dapat menyiapkan fasilitas penujuang agar upaya menjadikan Medan menjadi kota layak anak bisa segera terwujud,” ujar Damikrot.
Dikatakannya, upaya menjadikan ibu kota Provinsi Sumut itu sebagai kota layak anak telah dirintis oleh Pemko Medan sejak tahun 2011 dengan menetapkan dua dari 151 kelurahan di kota itu sebagai kelurahan layak anak.
Hal itu, lanjutnya, menunjukkan sebagai bukti keseriusan Pemko Medan mewujudkan Medan sebagai kota layak anak.
“Semua yang dilakukan ini demi anak kita, sebab mereka merupakan generasi penerus bangsa, termasuk penerus estafet pembangunan di Kota Medan. Oleh karenanya kita harus berupaya memenuhi segala hak anak sekaligus memberikan perlindungan terhadap mereka,” ujar Damikrot.
Disebutkannya, Gugus Kota Layak Anak Kota Medan telah pula dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan No.463/1100.K/XII/2017.
Tugas institusi tersebut, antara lain mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kota layak anak, sosialisasi, advokasi, serta informasi dan edukasi kebijakan kota layak anak.
Selain itu, mengumpulkan data dasar, melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar, menentukan fokus dan prioritas program yang disesuaikan dengan potensi daerah meliputi masalah utama, kebutuhan dan sumber daya. (LMC-04)
