Mendagri: Waspadai Radikalisme Berkedok Agama

Medan, 16/9 (LintasMedan) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat terus mewaspadai radikalisme dan terorisme yang dilakukan seseorang atau organisasi dengan berkedok agama.

“Radikalisme, terorisme harus terus dicermati. Seluruh agama bisa disusupi paham itu,” katanya, saat menyampaikan ceramah dalam seminar nasional Pendidikan Kebangsaan yang digelar Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas Sumut bekerja sama dengan Universitas Katolik Santo Thomas dalam Seminar Nasional Pendidikan Kebangsaan : Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan nasional yang digelar Alumni Universitas Katolik Santo Thomas Sumut bekerjasama dengan Universitas Katolik Santo Thomas Sumut, di Medan, Sabtu (16/9).

Dalam acara seminar yang turut dihadiri Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi tersebut, ia menegaskan bahwa saat ini yang paling membahayakan bagi kesatuan bangsa adalah masalah radikalisme dan terorisme.

Menurut dia, tidak boleh ada dakwah maupun khotbah yang dijadikan alat untuk mengubah ideologi dan dasar negara, serta merusak kemajemukan bangsa.

Jika ada yang melakukan khutbah maupun dakwah dengan tujuan untuk mengganti dasar negara maka ini harus dibubarkan.

“Kita harus berani melawan ini. tidak bolah ada pembiaran karena di negara itu ada aturan, di organisasi ada aturan di perguruan tinggi ada aturan, bahkan hingga di rumah tangga juga ada aturan. Jadi kalau ada ancaman bagi negara kita harus kita lawan,” tegasnya.

Dalam melakukan dakwah maupun khutbah sebaiknya harus sesuai dengan ajaran agama, misalnya, Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadist, Kristen harus sesuai dengan ajaran injil, dan begitu juga dengan ajaran agama lainnya.

“Tidak hanya dalam dakwah ataupun khutbahnya. Tapi kalau nanti dalam proses organisasi dalam kelompok ataupun organisasi itu kita tahu bertujuan untuk memecah NKRI, ini juga harus kita lawan dan bubarkan,” ujar dia.

Sebab, kata Tjahjo, negara tidak boleh kecolongan dan tidak boleh negara kalah dengan kelompok yang ingin memecah belah bangsa.

Setiap warga, katanya, organisasi maupun komponen bangsa harus sepakat dan menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta setia pada NKRI dan menjunjung tinggi kebhinekaan.

Ia menambahkan, tantangan lain yang harus dihadapi bangsa Indonesia setelah 72 tahun merdeka adalah masalah sandang, pangan dan juga papan yang belum seluruhnya terpenuhi.

“Kalau masalah sandang memang kita sudah hampir selesai memenuhi ini, tapi masalah pangan kita masih banyak melakukan impor begitu juga masalah papan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah,” ujarnya.

Seminar nasional tersebut dijadwalkan juga menghadirkan pembicara lain, yakni Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latief, Ketua PB NU, Prof. Dr KH. Said Aqil Sirodj, Ketua Yayasan Unika Santo Thomas, Dr Cosmas Batubara dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan. (LMC-03)