Pejabat Sumut Diminta Pahami Area Rawan Korupsi

Medan, 15/9 (LintasMedan) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para pejabat di Sumatera Utara (Sumut) memahami area-area rawan korupsi sehingga tidak terjerumus dalam praktik menyimpang dalam pemerintahan.

“Pahamilah area yang menjadi rawan korupsi, karena saat ini banyak sekali jebakan yang bisa dilakukan. Kita tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan,” katanya saat memberikan arahan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, di kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Jumat.

Dalam acara yang juga turut dihadiri Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin beserta camat dan lurah tersebut, Tjahjo memaparkan area rawan korupsi itu meliputi perencanaan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, retribusi dan pajak, jual beli jabatan serta belanja barang dan jasa.

Khusus mengenai masalah belanja barang dan jasa pemerintah, ia memperkirakan masih ada yang jauh lebih tinggi hingga mencapai 95 persen jika dibandingkan swasta.

Dalam hal perencanaan anggaran, kata dia diantaranya ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan APBD, tahapan penyusunan anggaran yang tidak dilalui seluruhnya, proses pembahasan anggaran dengan DPRD yang belum seluruhnya sesuai ketentuan.

“Hasil evaluasi Mendagri atas R-APBD belum seluruhnya ditindaklanjuti, hingga dokumen pelaksanaan anggaran belum seluruhnya ditandatangani,” ujarnya.

Tjahjo juga mengungkapkan, masih terdapat pemecahan paket pekerjaan yang seharusnya dapat disatukan, tahapan penyusunan APBD/P-APBD yang tidak tepat waktu, serta proses penyusunan P-APBD tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah masih ditemukan, antara lain penurunan nilai potensi pendapatan daerah yang tidak transparan, manipulasi data wajib pajak.

“Soal aset juga menjadi pokok permasalahan, yakni pemanfaatan aset yang tidak dimanfaatkan dengan baik,” ucapnya.

Kementerian Dalam Negeri, menurut dia, telah memetakan pokok permasalahan untuk penerimaan hibah bansos yang tidak melalui tim verifikasi, penerimaan hibah dan bansos yang diberikan berulang setiap tahun hingga penerimaan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Inilah model-model korupsi yang masih ada ditemukan di daerah,” jelas Tjahjo.

Karena itu, Mendagri mengajak seluruh pejabat hingga kepala desa memahami sejumlah area korupsi sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga memaparkan bagaimana hubungan tata kelola pemerintah pusat dengan daerah agar lebih efektif dan efisien, tatanan hukum dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka penguatan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (LMC-02)