Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid (tengah) menyampaikan pandangannya dalam dialog kebangsaan bertema 'Merajut Kebhinekaan, Meneguhkan Jati Diri Bangsa' yang diselenggarakan Kemenkominfo RI, di Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro Medan, Minggu (10/12). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 10/12 (LintasMedan) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid meminta seluruh pihak untuk tidak membuat kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, khususnya di Sumatera Utara (Sumut), sebagai ajang menyebarkan nuansa kebencian dan isu perpecahan.
“Perbedaan pilihan harus kita jadikan sebagai keberagaman yang positif untuk memunculkan pemimpin yang terbaik,” kata Meutya dalam dialog kebangsaan bertema ‘Merajut Kebhinekaan, Meneguhkan Jati Diri Bangsa’ yang diselenggarakan Kemenkominfo RI, di Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro Medan, Minggu.
Dalam acara yang turut dihadiri sejumlah elemen mahasiswa itu, dia mengatakan, masyarakat harus lebih cerdas dan paham dalam mengeluarkan pernyataan terkait penyelenggaraan pesta demokrasi untuk menghindari perpecahan.
Jika masyarakat terpecah dengan adanya fitnah dan adu domba, menurut Meutya, maka akan menimbulkan kerugian besar, selain itu juga akan merusak citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan undang-undang.
Untuk mencegah kemungkinan terjadi isu perpecahan dalam Pilkada, kata anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumut itu, semua model kampanye yang bersifat provokatif harus dihindari.
Karena itu, dia mengajak semua pihak agar dapat menahan diri dalam menjalani tahapan kontestasi Pilkada serta menghindari kampanye yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Kemajemukan, kata dia, harus dirawat melalui upaya menggemakan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat agar perbedaan yang ada tidak justru menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Hal ini, lanjutnya, penting dipatuhi oleh semua pihak agar kondisi keamanan saat penyelenggaran Pilkada serentak di Sumut senantiasa berlangsung kondusif.
“Stabilitas keamanan yang sudah tercipta jangan dirusak hanya karena beda pilihan,” ujar Meutya.
Pihaknya juga mengingatkan para pendukung dan masyarakat secara umum agar tidak menyudutkan bakal calon yang akan maju pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Setiap orang harus saling menghargai, dan tidak menjadikan Pilkada sebagai ajang pertandingan, tetapi murni sebagai sarana proses demokrasi menuju perubahan yang lebih baik,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Staf Ahli Kemenkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Gun Gun Siswadi, berharap Pilkada serentak 2018 hendaknya tidak dijadikan ajang pertengkaran di media sosial hingga memunculkan ujaran kebencian (hate speech).
“Hate speech itu tidak diperbolehkan, penyebaran berita kebencian sampai SARA itu bertentangan dengan UU ITE pasal 28 ayat 2, sampai hukuman pidanya ada maksimal enam tahun denda maksimal sampai Rp1 miliar,” paparnya.
Dalam konteks Pilkada, menurut dia, masyarakat perlu lebih kritis dan cermat dalam menerima informasi-informasi terutama melalui media sosial dengan memfilter berita positif dan negatif serta berita valid dan tidak valid.
Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermansjah mengingatkan, wartawan dalam menyajikan informasi seputar Pilkada juga harus menjunjung tinggi profesionalisme dan taat kode etik.
“Wartawan memegang peranan penting dalam menciptakan situasi yang kondusif. Karena itu, penerapan kode etik jurnalistik harus senantiasa dijunjung tinggi,” ujar dia.
PWI Sumut sebagai salah satu lembaga pers daerah, kata Hermansjah, senantiasa menginginkan sekaligus ikut merasa bertangung jawab menjadikan pemilu agar terlaksana dengan aman, tertib, damai, jujur, dan adil.
Apalagi, lanjut dia, kelahiran PWI sebagai organisasi profesi hanya selisih beberapa bulan dari hari Kemerdekaan RI, yakni 9 Februari 1946.
“PWI senantiasa siap untuk ikut menjadi garda terdepan menjaga persatuan dan keutuhan NKRI,” ujarnya. (LMC-02)
