Medan, 28/11 (LintasMedan) – Rapat paripurna pemandangan umum fraksi mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang izin pelayanan di bidang sosial dan ketenagakerjaan (Sosnaker) di DPRD Kota Medan, Senin dibatalkan akibat tidak dihadiri satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yakni Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker).
Padahal sebelumnya paripurna telah dibuka pukul 14.00 dan juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Wong Chun Sen juga sudah membacakan pandangan fraksinya.
Namun di tengah pembacaan pemandangan fraksi sejumlah anggota DPRD Kota Medan melakukan interupsi, disebabkan ketidakhadiran Kadinsosnaker dan SKPD lain serta para camat.
“Kita minta paripurna ini agar dibatalkan sebab SKPD terkait yakni Dinsosnaker tidak mendengarkan pemandangan umum kita, bagaimana nanti dia menjawab sejumlah persoalan yang akan kita sampaikan,”kata Jumadi dari Fraksi PKS DPRD Kota Medan.
Setelah melalui perdebatan dan beberapa kali intrupsi akhirnya pimpinan rapat yakni Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung sepakat membatalkan paripurna itu.
Sebelumnya, saat paripurna berlangsung anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PAN, T Bahrumsyah. T Bachrumsyah menyayangkan banyaknya Kadis yang tal hadir di saat rapat paripurna tersebut.
“Apakah karena Walikota Medan, T Dzulmi Eldin tak hadir juga di rapat paripurna tersebut. Sehingga, para Kadis merasa tak perlu menghadiri rapat paripurna tersebut,” sesalnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution yang menghadiri paripurna mengatakan ketidakhadiran sejumlah SKPD keemungkinan akibat kesibukan.
“Mungkin ada jadwal yang bersamaan. Apalagi sebenarnya pariipurna ini dijadwalkan digelar pukul 10 tadi pagi dijadwalkan, karena tertunda dibuatlah jam 2, nah kebetulan Kadisnya (Kadinsosnaker) ada kegiatan di TVRI, memang belum hadir mungkin dalam perjalanan kesini,”ucap Akhyar.
Termasuk ketidakhadiran camat maupun SKPD lainnya, menurut Akhyar hal ini juga dipicu oleh situasi menjelang akhir tahun, setiap SKPD mempunyai beban kerja lapangan yang mengharuskan mereka melakukan pengecekan pekerjaan.(LMC-03)
