Medan, 21/1 (LintasMedan) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Medan menilai kinerja Pemko Medan untuk kategori pelayanan publik masih lamban dan dikeluhkan masyarakat.
“Misalnya terkait administrasi kependududukan, sampai saat ini masih banyak masyarakat mengeluh pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran,” kata juru bicara Fraksi PAN Edisaputra pada paripurna Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Senin, (20/1).
Pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala dan dihadiri Sekda Kota Medan Wiria Alrahman, diungkapkan masyarakat yang ingin mengurus KTP, KK dan Akte Kelahiran selalu kecewa
Berkaitan dengan tugas pelayanan yang cepat, efektif dan efisien itu, Fraksi PAN DPRD Medan menilai seharusnya Kelurahan dan Kepling yang harus langsung berperan berhubungan dengan masyarakat.
“Lurah dan Kepling harus menjadi pilar terdepan penanganan dalam penyelenggaraan adminstrasi kependudukan dan catatan sipil ini,” ujarnya.
Untuk itu, Fraksi PAN DPRD Medan meminta pelaksanaan program layanan cepat melalui kelurahan dan kepala lingkungan bisa terealisasi dengan membuat aturan bagi mereka dalam melaksanakan tugas.
“Kepada mereka harus diberikan insentif per kartu guna menghindari pembebanan biaya yang memberatkan masyarakat,” ucapnya.
Fraksi PAN DPRD Medan juga mempertanyakan kenapa pihak DPRD tidak lagi mendapatkan data publikasi KPK berkaitan indeks pelayanan publik beberapa tahun belakangan ini.
Padahal jika melihat pada tahun 2011 sesuai pulikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktur LHKPN menyimpulkan indeks pelayanan publik di kota Medan hanya 3,66. Posisi ini lebih rendah dari kota Jayapura dengan nilai indeks 4.
Di bagian lain Fraksi PAN DPRD Medan mempertanyakan dalam pengajuan Ranperda kota Medan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, apakah pemerintah kota Medan mensinkronkan aturan-aturan yang ada di dalamnya dengan program e-KTP pemerintah pusat.(LMC-02).
