Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin disaksikan para pimpinan DPRD Kota Medan, menandatangani nota kesepakatan penetapan Raperda tentang Penanggulangan Bencana menjadi Perda, di gedung DPRD Kota Medan, Senin (20/11). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 20/11 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama DPRD setempat telah menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Bencana menjadi peraturan daerah (Perda).
Kesepakatan penetapan Raperda tentang Penanggulangan Bencana menjadi Perda tersebut ditandangani oleh Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin dan Ketua DPRD Kota Medan, Hendry Jhon Hutagalung dalam sidang paripurana DPRD setempat, di Medan, Senin (20/11)).
“Perda ini akan menjadi payung hukum bagi kita dalam menanggulangi bencana di Kota Medan,” kata Walikota Medan.
Ia berharap, keberadaan Perda tersebut menjadi langkah awal bagi Pemko Medan dalam penanganan penanggulangan bencana sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.
Sebagaimana diketahui, Ranperda tersebut sebanyak XIV BAB dan 63 Pasal. Pada pasal 62, misalnya, ditegaskan bahwa setiap orang yang mengumpulkan uang atau barang alasan, untuk bencana tanpa izin maka diancam pidana 6 bulan atau denda Rp50 juta.
Sedangkan pada BAB IV tentang hak dan kewajiban masyarakat. Pada pasal 7 ayat 3 disebutkan setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian, karena terkena bencana akibat kegagalan kontruksi.
Sama halnya saat tanggap darurat pada pasal 42 yakni penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Perda ini juga memuat dan merinci jenis bencana pada BAB VII pasal 17 terdiri bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, badai, tanah longsor dan abrasi. (LMC-04)
