Medan, 25/4 (LintasMedan) – DPRD Medan menilai Pemko tidak fokus melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Karenanya sempai sekarang sepertinya belum terlihat adanya upaya Pemko dalam hal pengentasan kemiskinan.
“Pemko belum fokus melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Yang dilakukan selama ini sifatnya hanya parsial saja,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Medan HT Bahrumsyah pada wartawan, Rabu (25/4/2018).
Anggota Komisi B DPRD Medan ini menilai program Pemko Medan tentang pengentasan kemiskinan tidak terintegrasi oleh satu instansi, tetapi ‘berpencar’ di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal sudah ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang masalah pemukiman kumuh di Kota Medan.
Disebutkan Bahrumsyah, kalau saja pemko melaksanakan Perda tersebut, diyakini masalah kemiskinan akan dapat tertanggulangi. Atau paling tidak progres tentang program pengentasan kemiskinan akan dapat terlihat.
Telah dipetakan, kata Bahrum, terdapat 42 kawasan kumuh, yang menjadi pusatnya kawasan kumuh. Bila Pemko fokus menata kawasan kumuh tersebut maka secara otomatis juga telah melakukan pengentasan kemiskinan.
Contoh yang paling diketahui Bahrum adalah di Kelurahan Belawan II. Di sana terdapat 17 lingkungan yang masuk katagori kawasan kumuh. Yakni mulai dari Lingkungan 26 sampai Lingkungan 43.
Diakui, kata Bahrum, Pemko Medan telah membuat program untuk membantu masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan kumuh. Tapi, sifatnya hanya parsial. Seperti bidang kesehatan, dengan pemberian BPJS Kesehatan PBI, perbaikan rumah dan perbaikan infrastruktur.
Khusus untuk program BPJS Kesehatan, menurut Bahrum, dana yang dikucurkan cukup besar. Tahun 2017 saja Rp90 miliar, dan pada 2018 ditambah lagi Rp21 miliar untuk mengcover tambahan penerima BPJS PBI sebanyak 75.000 orang. Belum lagi anggaran untuk infrastruktur.
Jadi, kata Bahrum, anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang dialokasikan Pemko di APBD sebenarnya sudah memadai. Namun, karena penanganannya parsial, maka sepertinya program tersebut tidak tampak.
“Harusnya masalah pengentasan kemiskinan ini ditangani oleh satu instansi. Di situlah seluruh program difokuskan. Termasuk program perbaikan perekonomian masyarakat. Bila itu dilakukan, saya yakin, upaya Pemko mengentaskan kemiskinan akan memperlihatkan hasilnya,” kata Bahrumsyah. (LMC-03)
