Direktur PT Surya Daindo Harmoni Hasyim disaksikan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kedua kanan), Kepala Kejari MedanTeuku Rahmatsyah (kanan) dan beberapa pejabat Pemko Medan, menandatangani berita acara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Bumi Seroja Permai I di Balai Kota Medan, Kamis (24/9). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 24/9 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan secara resmi menerima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Bumi Seroja Permai I di Jalan Gagak Hitam, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal dari perusahaan pengembang PT Surya Daindo Harmoni.
Berita acara serah terima PSU Perumahan Bumi Seroja Permai I tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Surya Daindo Harmoni Hasyim dan Pelaksana Tugas(Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution di Balai Kota Medan, Kamis (24/9).
PSU Perumahan Bumi Seroja Permai I yang diserahkan, yaitu prasarana jaringan jalan seluas 18.870,7 meter persegi dan jaringan drainase seluas 4.057,8 meter persegi, lapangan bola basket 731 meter persegi dan utilitas berupa sarana penerangan jalan umum sebanyak 115 titik lampu.
Acara penyerahan PSU Perumahan Bumi Seroja Permai I turut disaksikan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Medan Teuku Rahmatsyah, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, mengapresiasi PT Surya Daindo Harmoni yang telah melakukan kewajibannya menyerahkan PSU perumahan kepada Pemko Medan.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Kejari Medan yang telah memfasilitasi, membantu dan mendampingi Pemko Medan dalam pelaksanaan serah terima PSU tersebut.
“Hari ini Pemko Medan menerima PSU dari PT Surya Daindo Harmoni. Hal ini menjadi bentuk dan wujud tanggung jawab serta ketaatan kita pada hukum, aturan dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemko Medan juga telah menerima PSU Griya Martubung II dari Perum Perumnas Regional I Sumatera, pada 26 Agustus 2020.
Lebih lanjut Akhyar menjelaskan bahwa Pemko Medan telah bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK dan Kejaksaan Negeri Medan untuk melakukan penyelamatan aset dan penerimaan negara.
Salah satu lingkup kerja sama ini adalah penertiban pemulihan kewajiban penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang kepada pemerintah daerah.
“Nantinya pemeliharaan aset-aset ini tidak hanya menjadi kewajiban Pemko Medan, tetapi masyarakat juga ikut andil berkontribusi menjaga, merawat dan memeliharanya agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang,” ujar dia.(LMC-03)
