Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provinsi Sumut, Ria Nofida Telaumbanua. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 13/11 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) setempat menghkhawatirkan tingginya angka kelahiran anak di daerah itu selama kurun waktu hampir enam tahun terakhir.
“Peningkatan jumlah penduduk Sumatera Utara dari 12,9 juta menjadi 14,1 juta jiwa dalam kurun waktu 2010-2016 menunjukkan pertambahan sekitar 187 ribu per tahun,” kata Kepala Dinas PPKB Sumatera Utara (Sumut), Ria Nofida Telaumbanua dalam acara jumpa pers, di kantor gubernur Sumut, Medan, Senin.
Menurut dia, angka kelahiran di Sumut pada 2016 mencapai 2,36 per seribu penduduk, atau lebih tinggi dari angka kelahiran nasional yang 2,6 per seribu penduduk.
Angka tersebut didasarkan atas perhitungan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita pada usia subur (15-49 tahun).
Peningkatan angka kelahiran yang cukup signifikan di Sumut tersebut, lanjutnya, bisa berdampak pada kemiskinan, pengangguran, putus sekolah serta persoalan terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Ia menilai, keterbatasan jumlah petugas lapangan menjadi kendala utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sumut selama ini dalam menekan tingginya angka penghentian penggunaan alat kontrasepsi (drop out) di tingkat kabupaten/kota.
Menyikapi kendala yang dihadapi BKKBN tersebut, kata dia, Dinas PPKB sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang baru dibentuk di lingkup Pemprov Sumut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) akan mengambil alih sebagian besar Tupoksi BKKBN setempat.
“Kami juga berwewenang memantau distribusi obat dan alat kontrasepsi yang penyalurannya merupakan tanggungjawab BKKBN,” ucapnya.
Meski demikian, Ria mengaku bahwa beban tugas dan kewenangan SKPD yang baru dipimpinnya itu hanya bisa berjalan maksimal jika dibarengi kerja sama dan sinergitas dari instansi terkait, antara lain dinas kesehatan, tenaga kerja dan BKKBN Wilayah Sumut.
“Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Sumut, kami membutuhkan dukungan dan sinergitas dari beberapa instansi pemerintah terkait,” ujarnya.
Dikatakannya, Dinas PPKB Sumut dalam melaksanakan sejumlah program kerja hingga saat ini masih mengandalkan dana dari APBD yang jumlahnya relatif terbatas dan dukungan dana dari Pemerintah pusat belum ada dialokasikan.
“Kita harus akui, untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Sumut sebesar 0,1 poin saja untuk angka kelahiran itu tidak mudah. Perlu ada kerja keras dan anggaran yang cukup,” tambahnya. (LMC-02)
