Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov Sumut Ibnu S Hutomo dan Plt Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis didampingi para pejabat masing-masing pemprov setempat foto bersama usai acara penandatanganan ,rancangan nota kesepahaman bersama (MoU) di bidang kerja sama jaringan lintas daerah penerpan e-planning dan e-budgeting di kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Rabu (9/5). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 9/5 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Lampung sepakat menjalin kerja sama jaringan lintas daerah penerpan e-planning dan e-budgeting sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antardaerah.
Kerja sama itu telah dituangkan dalam rancangan nota kesepahaman bersama (MoU) antarkedua pemerintah provinsi (Pemprov) yang ditandatangani Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov Sumut Ibnu S Hutomo dan dan Plt Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis, di kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Rabu.
Lingkup kerja sama yang dibangun oleh kedua daerah dalam kesepakatan bersama ini adalah bidang teknologi informasi, yaitu penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik berupa aplikasi e-planning dan e-budgeting.
“Penandatanganan nota kesepahaman ini masih tahap awal dan masih banyak langkah-langkah yang harus dilalui. Namun dengan tekad dan komitmen kuat, cita-cita untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan responsif pasti bisa kita capai bersama-sama,” kata Ibnu S Hutomo.
Ia berharap kegiatan pembelajaran dan diskusi seputar e-planning dan e-budgeting tersebut bisa berjalan lancar.
Pemprov Sumut, lanjutnya, selalu siap dan bersedia memberikan dukungan yang dibutuhkan demi terwujudnya pengaplikasian sistem perencanaan dan penganggaran berbasis online tersebut.
“Hingga hari ini, kita sudah banyak menerima kabar tentang rencana kedatangan beberapa Pemprov untuk mempelajari sistem ini. Semakin banyak provinsi yang menerapkan aplikasi ini, tentu semakin baik pula kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” paparnya.
Ibnu menambahkan, Pemprov Sumut dalam rangka menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting juga melakukan studi tentang aplikasi e-planning dan e-budgeting ke Pemko Surabaya pada tahun 2016.
“Tiga bulan setelah melakukan studi, Pemprov Sumut sudah bisa mengaplikasikan sistem tersebut. Tahun 2017, atas rekomendasi KPK RI sudah ada 56 kabupaten/kota yang belajar ke Pemprov Sumut,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Taufik Hidayat, mengemukakan kerja sama Pemprov Lampung dan Pemprov Sumut menjalin kesepakatan bersama itu demi terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan sinergi dalam proses perencanaan daerah.
Tujuan kesepakatan bersama ini, menurutnya, untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumut. (LMC-03)
