Hasban Ritonga.(Foto:LintasMedan/Irma)
Medan, 15/6 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh kekurangan utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/ kota 2014 dan 2015 dapat dilunasi tahun ini.
“Dananya sudah cukup dan tersedia di APBD 2016,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga saat rapat koordinasi dengan para pejabat pengelola keuangan Pemkab dan Pemko se- Sumut di Ruang Beringin Kantor Gubernur, Rabu.
Jumlah kekurangan menurut perhitungan Pemprov Sumut Rp 1,29 triliun.
“Hingga saat ini (Rabu 15/6 – red) sudah dibayarkan Rp 1,104 triliun,” papar Hasban didampingi Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemprovsu Raja Indera Saleh dan Kasubbag Anggaran Fuad Perkasa.
Sisa kekurangan salur yang belum ditransfer sebesar Rp 187,072 miliar, menurut Hasban juga sudah siap salur.
Menurut dia dana tersebut belum diklik karena kabupaten dan kota belum melengkapi persyaratan terutama kuitansi tanda terima sesuai Pergub Nomor 14 Tahun 2013.
“Begitu kuitansi diserahkan, Pemprov Sumut langsung segera membayarkan sisanya. Jadi permasalahannya bukan di pihak kita, namun kabupaten kota yang belum menyerahkan kuitansi sesuai Pergub,” paparnya.
Dia menegaskan sudah menyurati kabupaten kota agar melengkapi kuitansi ini.
Sekda mengakui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK baru-baru ini bahwa di luar perhitungan Pemprovsu itu masih ada kekurangan salur sekira Rp 142 milar.
“Ini baru kita ketahui setelah keluar LHP. Untuk ini juga akan dibayar, dananya akan diadakan pada Perubahan (P) APBD 2016,” tegasnya.
Sedangkan DBH tahun berjalan (2016), kata Hasban sudah dapat ditransferkan ke kabupaten kota untuk semester I setelah Pemkab dan Pemko menyampaikan persyaratan yang diperlukan terutama kuitansi sesuai Pergub 14 Tahun 2013.
Secara umum lanjut Sekda kekurangan salur DBH tahun 2014 dan 2015 menurut angka perhitungan Pemprov Sumut sudah dibayarkan kepada 33 Pemkab dan Pemko.
Dari jumlah itu, 21 Pemkab dan Pemko sudah lunas 100 persen (di luar LHP BPK), dan 12 lagi meski sudah dibayarkan namun masih ada sisa belum ditransfer karena belum lengkap kuitansi.
Ke-21 Pemkab dan Pemko yang sudah lunas 100 persen (di luar LHP BPK) yakni Medan, Binjai,Tebingtinggi, Pematangsiantar, Batubara, Dairi, Sergai, Karo, Labuhanbatu, Langkat, Madina, Nias, Tapteng, Tapsel, Taput, Humbahas, Tobasa, Padangsidempuan, Labura, Nias Utara dan Gunungsitoli. Jumlah dana yang sudah ditransfer Rp 1,104 triliun.
Sementara 12 kabupaten kota belum lunas 100 persen karena belum lengkap kuitansi yakni Sibolga (sisa Rp 3,409 miliar), Tanjungbalai (sisa Rp 6,173 miliar), Asahan (sisa Rp 21,652 miliar), Deliserdang (sisa Rp 57,773 miliar).
Selanjutnya Simalungun (sisa Rp 56,342 miliar), Samosir (sisa Rp 3,606 miliar), Palas (sisa Rp 13,297 miliar), Paluta (sisa Rp 8,340 miliar), Pakpak Bharat (sisa Rp 1,569 miliar), Nias Selatan (sisa Rp 3,551 miliar), Labusel (sisa Rp 10,907 miliar) dan Nias Barat (sisa Rp 446,6 juta).(LMC-02)
