Medan,29/6 (LintasMedan) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumatera Utara berlangsung sengit bahkan diwarnai saling debat kusir antara pihak wakil rakyat dan tamu yang diundang yakni Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumut serta Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Senin (29/6).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi Anwar Sani Tarigan diawali dengan laporan kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Syafruddin, terkait data pelaksanaan tender pekerjaan insfrastruktur Sumut tahun anggaran 2020.
Dalam laporannya Syafruddin memaparkan ada sejumlah proyek yang terpaksa dibatalkan karena anggaran yang di refocussing akibat pandemi Covid-19.
“Dari 162 pekerjaan pada 9 OPD, setidaknya ada 47 paket yang batal,” katanya.
Belum selesai paparan Syafruddin, anggota DPRD Sumut Aulia Aqsa menyela minta penjelasan tentang tahapan proses tender hingga ditentukan pemenang lelang.
“Jangan ada kesan monopoli karena pokja dinilai tidak netral,” kata Aulia.
Pernyataan Aulia bahkan langsung ditimpali rekannya sesama anggota dewan Tukari Talunohi yang menuding ada bentuk ‘siraman rohani’ pada setiap proses pemenangan tender pekerjaan di Sumut.
“Jangan jadi panitia tender nanti susah masuk surga,” tudingnya kesal.
Bahkan anggota DPRD Sumut lainnya Azmi Yuli juga terkesan ‘ngotot’ minta Syafruddin memaparkan lebih rinci tehnis tahapan penilaian dalam menentukan perusahaan hingga menjadi pemenang tender proyek.
Sementara di tengah gencarnya pertanyaan sejumlah anggota dewan terkait proses dan tahapan pemenang tender, Syafruddin bersikukuh menjelaskan pihaknya dan pokja hanya bertugas dalam proses administrasi yakni pemenuhan dokumen peserta tender sebagaimana yang disyaratkan.
“Jika memang ada syarat dokumen yang tidak terpenuhi berarti tidak ada alasan untuk dimenangkan. Sedangkan proses persiapan tender itu dasarnya dari OPD/dinas yang bersangkutan, kami hanya menjalankan dasar dari dinas tersebut,” paparnya.
Syafruddin juga bersikukuh menyampaikan tidak ada korelasi antara proses tender dengan kinerja timnya di lapangan, bahkan dia menegaskan kinerja mereka kerap diawasi pihak kepolisian dan inspektorat.
“Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi kinerja pokja termasuk saya,” cetusnya.
Sedangkan Joko Ginting dari Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menegaskan pihaknya bekerja berdasarkan Permen PU No 7/2019 dan semua dilaksanakan melalui sistem online, sedangkan tahapan proses tender tidak final di pokja
“Jadi jangan ada lagi image negatif terhadap kinerja kami yang hanya menjalankan proses administrasi,” timpalnya.
Hanya saja, lanjutnya jika ada peserta lelang kerap mengeluh gagal saat mendaftar secara online, masalah kemungkinan terjadi pada jaringan internet yang merupakan tanggungjawab Dinas Kominfo.(LMC-02)
