Medan, 20/10 (LintasMedan) – Masyarakat Miskin Kota berunjukrasa ke gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa. Mereka memprotes kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial yang dituding tidak profesional dalam mendata jumlah rakkyat miskin di Sumut.
Akibat pemutakhiran basis data terpadu 2015 di Sumut tidak akurat, puluhan ribu orang miskin di daerah ini tidak tercatat di BPS.
“Jadinya warga miskin tidak mendapatkan jaminan sosial, hak hidup atas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, perumahan. Semua fasilitas pemerintah itu hanya dinikmati segelintir orang,” kata Koordinator aksi Formikom (Forum Orang Miskin) Sumut Jumaida Simbolon.
Dia mensinyalir program-program bantuan untuk rakyat itu justru banyak diselewengkan oleh oknum aparat pemerintah. “Pemutakhiran basis data terpadu oleh BPS masih banyak kesalahan,” ujarnya.
Menurutnya, itu dibuktikan dari hasil investigasi pihaknya di Kota Medan, Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Deli Serdang dan Asahan, dimana petugas pemutakhir data tidak profesional dan banyak yang rangkap jabatan.
Sosialisasi dan penyebaran informasi program Pemutakahiran Basis Data Terpadu (PBDT) juga terbilang minim dan tidak menjangkau setiap desa/kelurahan.
“Hasil pemutakhiran data sangat tidak akurat serta banyak data yang fiktif,” ujarnya.
Massa juga meminta penjelasan, seperti apa sebenarnya yang dikategorikan miskin oleh negara, sehingga banyak yang hidupnya serba kekurangan namun tidak terdata.
Aksi itu diterima anggota DPRD Sumut Efendi Panjaitan dan Sarma Hutajulu yang berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.(LMC-04)
