Medan, 7/5 (LintasMedan) – Unjukrasa mahasiswa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Rumah Gubernur Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jumat (7/5) berakhir ricuh.
Wartawan Detik.com, Ahmad Arfah Fansuri Lubis bahkan kena pukul oleh oknum Satpol PP saat meliput demo itu dan enam mahasiswa diamankan pihak kepolisian sekitar pukul 16.40 WIB.
Keenam mahasiswa yang diamankan yakni, Irwandi Sembiring (kordinator aksi), mahasiswa fakultas Tarbiyah (UINSU).
Irham Sardani Rambe (kordinator lapangan), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UINSU, Raja Pratama Lubis, mahasiswa FSH UINSU.
Mijen Johari, mahasiawa FSH UINSU, Baginda Syahran Da’i Harahap, calon mahasiswa, Riski, mahasiswa Universitas Pancabudi.
“Kami dibubarkan karena tidak diperbolehkan demo di rumah dinas,” kata salah seorang pengunjuk rasa Irham.
Koordinator Aksi Irwandi P Sembiring mengatakan, rencana unjuk rasa itu sudah diberitahukan melalui surat yang dikirim ke Polrestabes Medan pada 4 Mei 2021.
Dalam surat yang dilayangkan itu, mereka akan menggelar demo selama 6 hari berturut-turut, mulai Jumat hingga Rabu (7-12/5/21).
Aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) menuntut pencabutan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi penyebab kenaikan harga BBM di Sumut.
“Kita meminta Edy mencabut Pergub No 1, karena telah menyebabkan kenaikan harga BBM di Sumut, ditengah kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit akibat pandemi seperti sekarang ini,” tegas Irwandi.
Salah seorang perangkat aksi AMPK Sumut, Irham mengatakan aksi mereka langsung dibubarkan oleh polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat tiba di Rumdis.
“Kami sudah ditangkap polisi. Kami sudah diamankan. Polisi dan Satpol PP menciderai demokrasi di Indonesia. Kami diamankan di Polrestabes Medan,” ujar Irham.
Sebelum dibubarkan, petugas polisi dan Satpol PP mendatangi mereka dan mengatakan jika aksi mereka melanggar aturan.
Beberapa saat kemudian, kata Irham, mereka diusir paksa. Dia dan rekan-rekannya yang lain diseret-seret, bahkan ada yang dipukul.
“Petugas berdalih tidak boleh melakukan aksi di rumah dinas gubernur. Udah ada aturannya, tidak boleh kata mereka melakukan demo di rumdis,” ungkapnya.
Irham kecewa dengan perlakuan yang mereka alami saat melakukan aksi. Polisi dan petugas Sat Pol PP dinilai telah mencederai hak berekspresi dan menyampaikan pendapat atas kenaikan harga BBM nonsubsidi di Sumut.
“Bahwa Gubernur Sumut memang tidak bermartabat,” kesalnya.
Wartawan Menjadi Korban Kekerasan Satpol PP
Dalam aksi yang berakhir ricuh itu, tidak hanya massa aksi yang mengalami kekerasan dan diamankan paksa. Seorang wartawan yang melakukan peliputan menjadi sasaran amukan petugas Satpol PP.
Arfah Fansuri Lubis, jurnalis yang melalukan peliputan saat aksi ricuh mendapat perlakuan tidak ramah dari petugas. Dia diusir dan dipukul oleh oknum petugas.
“Tadi awalnya aku ambil video massa mulai diamankan karena demo nggak ada izin di depan rumah dinas. Saat diamankan, sebagian massa dibawa ke mobil polisi, ada yang dibawa masuk ke pos satpol PP di dalam rumah dinas gubernur. Aku ngikutin masa yang diamankan di dalam rumah dinas,” cerita Arfah.
Namun, saat dia sedang melakukan peliputan mengabadikan momen massa digiring ke mobil petugas, saat itu dia mendapat perlakuan kasar dari petugas.
Tangannya didorong oleh oknum protokoler Pemprov Sumut dengan maksud menghalanginya saat sedang mengambil video.
“Kemudian aku di dorong ke luar pagar sama satpol PP dan saat itu ada yang mukul bagian belakang kepalaku. Cukup keras. Pelaku adalah oknum Satpol PP yang berjaga,” ucapnya.(LMC-02)
