Medan, 4/4 (LintasMedan) – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terkesan dipaksakan. Saat sidak Komisi E DPRD Sumut Ari Wibowo, Nezar Djoeli, dan Iskandar Sakty Batubara ke beberapa SMA/SMK di Medan, Selasa terungkap masih banyak sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK secara mandiri.
Seperti di SMK Negeri 10 Medan, ada dua sekolah swasta yang harus menumpang di sekolah tersebut, yakni SMK Dharma Bakti sebanyak 22 siswa, dan SMK Gajah Mada 12 siswa. Bahkan untuk SMAN 1 Medan saja, pihak sekolah menyuruh sebagian siswa membawa laptop. Karena jumlah komputer yang ada 200-an unit, tidak sebanding dengan jumlah siswa yang UNBK sebanyak 658 siswa.
Selain itu, karena terbatasnya jumlah komputer, pemerintah pusat juga menerapkan 3 sesi jadwal ujian kepada siswa yang mengikuti UNBK, yakni sesi Ini pukul 7.30 sampai 9.30, sesi II pukul 10.30 sampai 12.30 dan sesi III pukul 14.00 sampai 16.00.
Kepada anggota dewan tersebut, Wakil Kepala SMAN 1 Medan Sabar mengatakan, komputer yang ada di SMAN 1 Medan ini banyak sumbangan alumni, karena dana BOS tidak bisa diperuntukkan untuk beli komputer dalam jumlah banyak. “Tiap tahun cuma bisa beli 1 atau 2 unit, karena BOS diperuntukkan untuk keperluan lain,” pungkasnya.
Atas dasar itulah, pihaknya meminta murid membawa laptop. “Tahun lalu kami pinjam komputer dari sekolah lain, karena tahun lalu banyak sekolah yang belum UNBK. Tapi sekarang kita sudah tidak bisa pinjam lagi ke sekolah lain, karena sekolah itu juga laksanakan UNBK,” katanya.
Dia menjelaskan, SMAN 1 Medan memiliki 7 server. Namun, yang digunakan 6 server, 1 cadangan. “Setiap 1 server bisa untuk 40 komputer atau siswa. Simulasi sudah dilakukan tidak ada kendala lagi,” ujarnya lagi.
Dia mengungkapkan, UNBK tidak menentukan kelulusan siswa, tetapi dilakukan untuk pemetaan daerah yang mana nilainya lemah, sehingga guru bisa didropping ke daerah tersebut. “Penentu kelulusan itu USBN dan US. Ada 13 mata pelajaran, 6 mata pelajaran USBN dan 7 mata pelajaran US. Syarat kelulusan itu, program belajar mulai kelas 10 sampai 12, sikap minimal nilai B, mengikuti USBN dan US serta KKN,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli mengatakan, dari hasil sidak menyimpulkan masih banyak sekolah yang belum laksanakan UNBK secara mandiri. “Di Medan saja masih ada yang menumpang di sekolah lain, mungkin di Medan tidak masalah karena jarak sekolah berdekatan. Tapi di daerah itu gimana. Kita berharap, pemerintah menyiapkan fasilitas terlebih dulu sebelum membuat kebijakan,” ujarnya.
Sedangkan Iskandar Sakty Batubara meminta Pemprovsu agar bisa memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan Kemendikbud. “Juga memenuhi peralatan sehingga seluruhnya bisa mengikuti UNBK,” ungkapnya.
Ari Wobowo menambahkan, meski belum jadi standar kelulusan, tapi sekolah diharapkan tetap meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa untuk mampu menjalani UNBK. “Peningkatan kemampuan itu juga perlu agar menghasilkan lulusan yang siap bersaing,” tambahnya. (LMC-02))
