Medan, 22/2 (LintasMedan) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengajak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di daerah itu agar memanfaatkan kemudahan mendirikan jenis badan hukum baru yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau sole proprietorship with limited liability.
“Dengan adanya kemudahan mendirikan perseroan perorangan, maka pelaku UMK dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang,” katanya di Medan, Senin (22/2).
Hal tersebut disampaikan Wagub Musa Rajekshah saat menghadiri pembukaan diskusi interaktif bertajuk ‘Arah Kebijakan Pemerintah Memajukan UMKM Melalui Perseroan Perseorangan’.
Dalam diskusi yang menghadirkan pembicara utama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tersebut, Musa Rajekshah menilai kemudahan mendirikan perseroan perorangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam upaya memajukan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pihaknya berharap pelaku UMKM Sumut di tengah pandemi COVID-19 dapat segera bangkit dan semakin berkembang.
“Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan UMKM kita dapat segera bangkit dan semakin berkembang,” kata Wagub.
Ia menambahkan, Sumut memiliki banyak destinas wisata, salah satunya destinasi wisata super prioritas yaitu Danau Toba.
Melalui kemudahan perseroan perseorangan, pihaknya menyatakan optimistis aktivitas UMKM di sekitar destinasi wisata berkembang pesat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
UU Cipta Kerja
Sebagaimana diketahui, kemudahan pendirian badan hukum berupa perseroan perseorangan tercantum di dalam Bab VI bagian kelima tentang perseroan terbatas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan, perseroan perorangan dapat didirikan oleh satu orang dan memberi banyak manfaat bagi pelaku UMK.
“Undang-Undang Cipta Kerja melalui pengaturan tentang badan hukum perseroan perorangan memberikan kepercayaan diri kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal,” paparnya.
Tidak hanya itu, pelaku usaha juga diimbau dapat melakukan pendaftaran atas merek. Sebab Kemenkumham akan berusaha mencari inovasi lain yang memungkinkan perseroan perorangan mendapatkan hak kekayaan intelektual lebih mudah.
Yasonna memastikan, kemudahan perseroan perseorangan merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Kemudahan tersebut, lanjutnya, akan membuka lapangan kerja semakin banyak. Seandainya saja ada 30 juta UMKM dan mempekerjakan satu orang pegawai, berarti akan ada sekitar 30 juta tenaga kerja yang terserap.
“Selain itu, UMKM merupakan sektor penting yang menopang roda perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Saat ini, katanya, di Indonesia ada kurang lebih 60 juta UMKM, sehingga perhatian pemerintah untuk mendorong bangkitnya perekonomian dari UMKM menjadi penting.
Ia menambahkan, pendirian badan usaha perorangan tidak akan membebankan pelaku usaha untuk menanggung besaran pajak yang relatif tinggi.
Bentuk perusahaan yang simpel dan sederhana ini membuat besaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat dikatakan rendah, tidak seperti bentuk badan usaha lainnya.
Kemudahan yang diberikan dalam perseroan perorangan tercermin pada saat pendiriannya, yaitu dilakukan secara declaratoir dengan hanya mengisi form yang akan disediakan dalam laman ahu.go.id, tanpa memerlukan akta notaris dan tidak perlu adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.
Dikatakannya, demi menuju tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel, Perseroan Perorangan juga akan melakukan laporan keuangan setiap tahun secara elektronik. (LMC-03)
