Medan, 13/12 (LintasMedan) – Sepuluh tahun menjadi guru honor di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Medan Tuntungan, Sisca mengungkap hingga saat ini hanya menerima gaji Rp300 ribu perbulan.
“Itupun tidak diterima setiap bulan, tapi setiap tiga bulan baru cair,” katanya baru-baru ini di gedung DPRD Medan.
Sisca merupakan salah satu dari puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) yang hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Kota Medan.
Para guru ini begitu antusias mengikuti rapat dengan wakil rakyat itu, dengan harapan hasilnya bisa mengubah nasib mereka.
Bahkan ada sebagian guru yang terpaksa harus duduk di lantai karena tidak mendapat tempat duduk yang telah penuh di ruangan rapat tersebut.
Sisca mengaku resmi sebagai guru honorer yang telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Namun itulah gaji yang diterima, untuk uang minyak transportasi pun sebenarnya tak cukup,” ujarnya kepada anggota DPRD Medan.
Ketua Komisi B, Maruli Tua Tarigan mengungkapkan telah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar tentang penganggaran gaji guru honorer.
Dalam pembicaraan itu dikalkulasikan anggaran yang dialokasikan untuk guru honorer bisa mencapai Rp 2 triliun.
“Sudah hampir setengah dari APBD Kota Medan. Jadi perlu kita minta evaluasi dulu. Mana data yang detail guru honorer. Tak mungkin sama antara guru honorer yang baru dengan yang sudah lama mengajar,”kata Maruli yang juga ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas).
Ketua FHK2I Sumut, Andi Surbakti mengatakan sebelumnya telah berbicara dengan Asisten Umum Setdako Medan, Ikhwan Habibi.
“Kata pak Ikhwan anggaran telah dipersiapkan. Tapi karena SK belum diterbitkan Kepala Dinas jadinya tak bisa dicairkan,”katanya.
Menjawab itu, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, Zulfan menilai anggaran untuk menampung guru honorer tak sampai Rp 2 triliun. Ia mengimbau Dinas Pendidikan melakukan pendataan.
Dalam RDP tersebut tidak hanya guru honorer yang hadir. Tenaga honorer yang meliputi tenaga pendidikan dan honorer Kecamatan turut hadir. Mereka juga meminta agar gaji ditampung dalam APBD.
“Kami sedikitnya, pak jumlahnya. Kami sudah mengabdi puluhan tahun tapi gaji kami hanya belas kasihan dari pimpinan SKPD,” ucap salah seorang tenaga honorer.
Wakil Ketua Komisi B, Edward Hutabarat dari Fraksi PDI-Perjuangan menilai perlu dilakukan RDP lintas komisi menyikapi persoalan itu.
Menurutnya, persoalan ini sudah berkaitan banyak dengan Komisi A.
“Kasihan juga yang bukan guru. Jadi kita coba kordinasikan dengan Komisi A setelah ibu-ibu mengantarkan suratnya. Jadi semua akan dibahas,”katanya.
Edward juga mengatakan nantinya RDP lintas komisi akan mengundang Dinas Pendidikan Kota Medan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).(LMC-03)
