Medan, 4/8 (LintasMedan) – Kalangan Legislatif di DPRD Medan mengaku terkejut dengan besaran dana APBD Pemerintah Kota Medan yang diduga terparkir di salah satu bank.
“Wah kenapa bisa sebesar itu. Kita minta Pemko Medan untuk segera merealisasikan anggaran tersebut untuk proses pembangunan berkelanjutan,” kata Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, Kamis.
Politisi PDIIP ini mengatakan pihaknya akan mempertanyakan mengenai realisasi anggaran tersebut hingga bisa terparkir di bank dengan jumlah yang cukup besar.
“Kita akan tanya nanti ke tim Keuangan Pemko Medan,” ujarnya.
Dia mensinyalir adanya kemungkinan Pemko Medan takut merealisasikan anggaran karena banyaknya persoalan terkait masalah hukum.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo secara terbuka menyebut sejumlah daerah yang serapan anggarannya masih rendah, dan memilik simpanan dana di perbankan yang cukup tinggi, termasuk di antaranya Pemko Medan.
Medan disebut Presiden merupakan salah satu kabupaten/kota yang cukup besar anggaranya tersimpan di bank.
Selain Sumut wilayah tertinggi anggarannya yang tidak terealisasi di antaranya, Bogor Rp1,9 triliun, Kabupaten Bandung Rp1,6 triliun, Kabupaten Bekasi Rp1,5 triliun, Kabupaten Tanah Laut Rp1,3 triliun, Kabupaten Kediri Rp1,39 triliun, Kabupaten Berau Rp1,37 triliun, Kabupaten Mimika Rp1,37 triliun, Kabupaten Nias Rp1,31 triliun.
Untuk tingkat kota, menurut Presiden, Kota Medan Rp2,27 triliun, Surabaya Rp1,85 triliun, Tangerang Rp1,63 triliun, Cimahi Rp1,52 triliun, Depok1,31 triliun, Semarang Rp1,13 triliun, Magelang Rp1,1 triliun, Tangerang Selatan Rp1,03 triliun, Serang Rp948 miliar, Mojokerto Rp917 miliar.
“Tolong segera dikeluarkan uang-uang ini agar beredar di masyarakat, tetapi ikuti prosedur,” pinta Presiden.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemko Medan juga tidak menampik adanya laporan anggaran cukup besar terparkir di bank. Namun, dia membantah jumlah anggaran yang terparkir dari APBD Pemko Medan sebesar Rp2,27 triliun.
“Kalau serapan anggaran minim iya, namun anggaran yang terparkir tidak segitu. Seingat saya per Mei itu ada sekitar Rp 1,6 triliun,” bantahnya.
Dijelaskan Irwan, banyaknya dana di Pemko Medan pada saat bulai Medi dikarenakan masih belum dibayarnya dana sertifikasi guru. “Waktu itu memang ada dana sertifikasi guru yang belum dibayar. Nah, kalau sekarang posisinya tidak segitu lagi, mungkin sekitar satu triliun lagi,” dalihnya.(LMC-03)
