Medan, 17/12 (LintasMedan )- Warga kawasan Jalan Bukit Barisan Lingkungan 7 dan 8 Kelurahan Glugur Darat 1 dan 2, Kecamatan Medan Timur mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang babak belur akibat proyek pengerjaan gorong-gorong oleh Pemerintah Pusat.
Keluhan warga ini terungkap saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai NasDem, HM. Nezar Djoeli, ST di Jalan Bukit Barisan, Medan, Kamis (15/12). Hadir pada kegiatan reses tersebut Kepala Seksi Trantib Kecamatan Medan Timur, Joni A Tanjung dan salah seorang tokoh masyarakat Agus.
Pada kesempatan tersebut, Joni A Tanjung mengatakan reses Anggota DPRD Sumut yang saat ini dilaksanakan merupakan suatu kebanggaan bagi warga Medan Timur, karena bisa bertemu langsung dengan wakilnya yang ada di DPRD.
“Kita doakan agar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat nantinya bisa diteruskan oleh Bapak Nezar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan,” katanya.
Sementara salah seorang warga, Rohani mengatakan, warga disekitar jalan Bukit Barisan sangat mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang hancur lebur pasca pengerjaan proyek Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) yang tidak diaspal kembali. Sehingga mengakibatkan banjir jika hujan turun dan bahkan membuat pengendara kendaraan baik roda dua ataupun roda empat merasa cemas jika melintasi jalan ini. Bahkan ada pengendara yang jatuh akibat lubang yang tergenang air.
Salah seorang warga lainnya, Ariandi mengatakan pengorekan drainase yang ada di jalan Krakatau hanya sebagian saja, sehingga gorong-gorong tersumbat yang mengakibatkan warga yang berada di kawasan jalan Mahameru dan Pasar 3 selama kurun waktu lima sampai tujuh tahun terakhir terus mengalami banjir.
Pada kesempatan itu, warga juga meminta agar pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program Presiden Joko Widodo, dibantu oleh pemerintah karena data yang masih tumpang tindih. Tidak hanya itu warga juga meminta bantuan untuk pembangunan Masjid dan bantuan dana Bansos disalurkan kembali untuk anak sekolah.
Pada reses hari kedua, Jumat (16/12), HM Nezar Djoeli di Lingkungan 7 & 8 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan warga mengelukan persoalan titi penghubung ke Kelurahan Sicanang yang rusak dan hampir rubuh akibat banjir rob. Warga meminta agar masalah ini segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, titi tersebut merupakan akses masyarakat sehari-hari.
Masih dihari kedua reses, tepatnya di Perumahan Griya Martubung 3, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Lurah Tangkahan, Ibnu Abbas yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan warga dikelurahannya sudah lama mengeluhkan limbah PT. KIM yang mengalir keparit warga yang ada di Kelurahan Tangkahan, sehingga warga selalu mencium bau dan sering menyebabkan banjir besar.
“Saya bersama warga yang tergabung dalam Forum Limbah Banjir telah melakukan untuk rasa di PT. KIM untuk meminta mereka menutup saluran pembuangan limbah yang mengarah ke parit warga. Namun sampai saat ini janji tinggal janji. Jadi saya atasnama warga Kelurahan Tangkahan meminta Bapak Nezar Djoeli untuk segera memanggil PT. KIM untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, warga saya sudah sangat keberataan dengan limbah yang setiap harinya mengalir,” kata Abbas.
Perlu diketahui saat melakukan unjuk rasa bersama warga, PT. KIM berjanji pada tanggal 16 Desember 2016 akan membuat Master Plan untuk menutup saluran limbahnya yang mengalir ke parit warga, namun sampai sekarang belum terlihat. Bahkan warga pernah mengancam akan menutup paksa aliran limbah PT. KIM tersebut yang sering membuat parit warga meluap dan banjir.
Tidak hanya itu, warga juga mengeluhkan status perumahan Griya Martubung 3 yang belum diserahkan dari pihak Perum Perumnas kepada Pemerintah Kota Medan. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kota Medan belum dapat ‘campur tangan’ dalam menata permahan Griya Martubung 3 tersebut.
“Kami juga mengeluhkan BPJS dan KIP, yang menyebabkan belum tersalurkannya ke warga,” kata salah seorang warga B.Nduru.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Nezar merasa sangat kecewa dengan kondisi yang terjadi. Beliau berjanji akan segera memanggil PT. KIM ke DPRD Sumut.
Menanggapi keluhan dan aspirasi masyarakat Kelurahan Kecamatan Medan Timur, Nezar mengatakan jalan yang kondisinya saat ini babak belur, dikarena Pemerintah Pusat mengerjakan proyek gorong-gorong. Namun setelah pengerjaan proyek selesai, mereka tidak mengaspal jalannya secara keseluruhan, melainkan hanya tambal sulam saja.
“Beberapa bulan lalu, saya sudah mengkritisi dibeberapa media dan pada Bulan Mei lalu juga kami sudah mendatangi Pemerintah Pusat untuk meminta agar proyek ini dihentikan karena tidak diaspal kembali. Selain itu, kami juga meminta agar setiap pengerjaan proyek seperti ini, pemerintah pusat harus mengaspal jalan kembali,” ujarnya.
Untuk itu, melalui reses ini ia kembali akan menyampaikan keluhan masyarakat ini kepada Pemerintah Provinsi melalui sidang Paripurna DPRD Sumut dan juga Musrembang untuk tingkat provinsi dan juga Kota Medan. (LMC/rel)
