Medan, 13/3 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan sasaran prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 di provinsi ini menitikberatkan pada 10 program nasional.
Ke 10 program perioritas nasional itu yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah serta politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Menurut gubernur dari 10 program pritoritas, ada 3 program priorotas utama yang perlu mendapat perhatian lebih (highlight) yakni pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru, penyediaan air minum dan sanitasi serta pengembangan 3 kawasan pariwisata (Danau Toba salah satu diantaranya).
Isu strategis utama yang menjadi mainstream, kata dia bertumpu pada revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim dan tata elola pemerintahan yang baik.
“Jadi untuk merealisasikan program-program tersebut diharapkan agar pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat harus bahu membahu dalam melaksanakan program kerja pembangunan dengan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) nya masing-masing,” katanya didampingi Wagub Sumut Brigjen (Purn) Nurazijah Marpaung di hadapan 12 kepala daerah kabupaten/kota saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2018 Zona I Wilayah Pantai Timur, di Hotel Grand Mercure Maha Cipta, Senin.
Selain itu juga gubernur meminta Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersinergi dan saling dukung dalam merumuskan rencana pembangunan strategis.
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Sumut H. Wagirin dan anggota DPRD, Bupati/Walikota se-Sumut, Kasubbid Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Kemendagri, para SKPD di lingkungan Pemprovsu, BUMD, Kepala Bappeda se-Sumut, narasumber Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provsu Arif Budi Santoso dan Badan Pusat Statistik serta undangan lainnya.
Ketua DPRD H. Wagirin mengapresiasikan kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mensinkronisasikan rencana program pembangunan Kabupaten/Kota dengab Provsu dan Program Nasional.
“DPR memang tidak secara teknis ikut menyusun dan membahas secara detail rencana program pembangunan tetapi mengawasi jalannya pembangunan agar apa yabg diharapkan masyarakat Sumut terintegritas antara program kegiatan Kabupaten/Kota dengan Pusat,” kata Wagirin.(LMC-03)
