Medan, 2/4 (LintasMedan) – Partai Demokrat Sumatera Utara meminta empat kadernya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dari Gatot Pujo Nugroho untuk segera mundur dari DPRD Sumut.
“Ini merupakan aturan dan telah disepakati dalam pakta integritas yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran partai (Demokrat). Ketika sudah menjadi tersangka maka secara otomatis harus mundur atau dinonaktifkan sebagai pengurus maupun kader,” kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain saat menggelar jumpa pers di gedung DPRD Sumut, Senin.
Hal itu ditegaskan Plt Ketua DPD Demokrat, Sumut Herri Zulkarnain usai KPK menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut menjadi tersangka penerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.
Ia menegaskan, dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi seluruh kader Partai Demokrat telah menandatangani pakta intergritas, antara lain memuat kesediaan kader partai baik yang duduk di dalam eksekutif dan legislatif baik pusat maupun daerah untuk menjalankan program tata kelola yang baik (good governance), mencegah korupsi, serta mencegah penyalahgunaan APBN dan APBD.
Ia mengaku prihatin atas penetapan beberapa orang lagi pengurus dan kader Partai Demokrat Sumut dalam kasus suap oleh KPK.
Di antara kader Demokrat yang menjadi tersangka KPK tersebut, empat diantaranya merupakan anggota DPRD Sumut yakni, Mustofowiyah Sitompul, Arifin Nainggolan, Tiaisyah Ritonga dan Sopar Siburian.
Herri menjelaskan, saat ini pengurus DPD Demokrat Sumut sedang menyusun laporan terkait proses Pengganti Antar Waktu (PAW) para kader tersebut dan akan segera dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat.(LMC-02)
