Medan, 14/12 (LintasMedan) – Sembilan fraksi di DPRD Kota Medan dalam pendapatnya dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan itu diambil dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda persetujuan bersama sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan, Rabu yang dipimpin Ketua DPRD, Henry Jhon Hutagalung.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) dalam pendapatnya yang disampaikan, Herri Zulkarnain mengingatkan Walikota Medan harus benar-benar selektif dalam melakukan rekrutmen pengisian jabatan struktur pada masing-masing perangkat daerah, sehingga terpilih orang-orang yang memiliki integritas yang baik, memenuhi persyaratan yang ditentukan, juga memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya di jabatan tersebut.
“Kami (FPD, red) yakin Walikota Medan nantinya tidak memaksakan mereka-mereka yang tidak berprestasi dan belum teruji serta tidak memiliki kompetensi di bidangnya untuk didudukkan dalam jabatan struktural. Bla ini terjadi, Pemko Medan akan sulit memberhasilkan visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan Kota Medan sebagaimana yang diharapkan bersama,” katanya.
Selain itu, sebut Herri, FPD mengharapkan aparatur yang menduduki jabatan struktural tidak terkait dengan kepentingan organisasi kemasyarakatan yang ada. “Hal ini perlu kami sampaikan, agar Kepala SKPD terkait lebih fokus menjalankan kinerjanya memberhasilkan visi misi kepala daerah dalam percepatan pembangunan Kota Medan,” katanya.(LMC-03)
