Medan, 22/10 (LintasMedan) – Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi D dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sumut, membahas grand design pembangunan provinsi ini, Kamis, mengundang kekecewaan Politisi Nasdem Sumut, Nezar Djoeli.
Pasalnya dari sejumlah grand design RPJMP (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah/Panjang), yang dipaparkan SKPD terkait sama sekali tidak menerakan Kota Medan masuk dalam rencana pembangunan tersebut.
“Miris saya, ternyata mereka tidak memasukkan Medan dalam RPJMP. Ini tidak adil,” cetus politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Medan ini, usai keluar dari rapat yang tengah berlangsung.
Menurutnya, di Kota Medan juga masih banyak kawasan terbelakang dengan sejumlah jalan yang rusak berat.
“Kenapa harus konsern ke Pantai Bharat? Apa alasannya, apa supaya proyeknya tidak gampang terpantau,”kata Nezar kesal.
Wakil ketua Komisi D DPRD Sumut ini mengingatkan bahwa Kota Medan masih bagian dari Provinsi Sumut yang tentunya juga berhak mendapatkan sentuhan pembangunan.
RDP dipimpin Mustofawiyah Sitompul itu dihadiri sejumlah SKPD, diantaranya Bappeda Sumut, Dinas Bina Marga, Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air), Dinas Perhubungan, Dinas Tarukim.
Nezar bahkan menuding rapat membahas masalah grand design yang membuatnya ngantuk itu, terkesan hanya sebatas pembohongan publik.
“Semua terkesan hanya sebatas wacana tanpa ada limit waktu pelaksanaan proyek,” katanya seraya mencontohkan rencana proyek bendungan Lau Simeme yang sudah dibahas selama 30 tahun.
Sampai saat ini, proyek tersebut masih terus sebatas pembebasan lahan, namun masih terus dibahas.
Dia menegaskan, seharusnya sebelum membahas grand design pembangunan masing-masing SKPD terlebih dahulu melakukan sinkronisasi hingga bisa saling mendukung aktifitas.
“Jadi jangan grand desain terus dibahas tanpa ada target limit pelaksanaannya, hingga terkesan hanya sebatas melepas tanggung jawab,” kata Nezar.
Nezar bahkan mengaku pernah menyarankan salah satu SKPD Pemprov Sumut untuk ‘berburu’ dana pembangunan ke Pemerintah Pusat, namun kurang mendapat respon dan dukungan dari instansi tersebut.
“Grand design pembangunan ini memang seharusnya melibatkan pemerintah pusat agar bisa terealisasi. Jadi tidak hanya menjadi beban APBD,” ucapnya.(LMC-02)
