Medan, 3/5 (LintasMedan) – Anggota DPRD Kota Medan, Surianto SH mendukung intruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran ke kampung halaman.
“ASN ini kan sudah dijamin kesejahteraannya. Mulai dari gaji sampai tunjangan lainnya diberikan oleh pemerintah,” katanya, Kamis (3/5)
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, itu menyebutkan meskipun ada kebijakan baru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, yang membolehkan ASN membawa mobil dinas mudik, sejatinya Pemko Medan bisa mengeluarkan kebijakan sendiri. Mengingat saat ini sistem pemerintahan sudah menganut otonomi daerah.
“Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat dibawa mudik, siapa yang bisa mempertanggung jawabkan kerusakan kendaraan itu. Apa mau ASN itu menggunakan uang pribadinya? Saya rasa mustahil. Diduga akan ada saja cara mereka untuk memasukkan kerusakan ke dalam bon belanja instansi,” ujarnya.
Sebelumnya juru bicara KPK, Febri Diansyah, menuturkan penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan untuk mudik lebaran, rawan akan konflik kepentingan. Ia pun menegaskan aparatur sipil negara harus memisahkan konteks penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan fasilitas negara atau dinas. Sebab, fasilitas negara ditujukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan.
Seperti yang beredar di media massa nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, mengubah aturan pemakaian mobil dinas bagi ASN saat mudik lebaran. Pada lebaran tahun sebelumnya, ASN dilarang menggunakan mobil dinas saat pulang ke kampung halaman. Kali ini, ASN diizinkan menggunakan mobil dinas untuk mudik ke kampung halaman, asalkan segala sesuatunya ditanggung sendiri.(LMC-03)
