Ilustrasi - Gedung DPRD Kota Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 15/1 (LintasMedan) – Komisi D DPRD Medan kembali mengingatkan Pemko, untuk mengawal program normalisasi sungai tahun ini.
Diketahui, setiap tahun anggaran normalisasi sungai ini selalu dialokasikan, namun di tahap pelaksanaan cenderung gagal.
“Memang, apa yang disampaikan Bappeda itu benar. Artinya setiap tahun ada dianggarakan untuk normalisasi sungai di Kota Medan. Hanya saja kita tidak tahu di mana kendalanya selama ini,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi, Senin.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai ini ada di Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II.
Konektivitas pekerjaan ini yang menurutnya tidak berjalan maksimal, mengingat DPRD selaku lembaga pengawas kesulitan berkoordinasi, dikarenakan bukan bagian dari mitra instansi vertikal tersebut.
“Ini juga saya pikir menjadi satu kendalanya, sehingga problem banjir yang dirasakan warga Kota Medan tidak kunjung dituntaskan,”ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Pihaknya, lanjut Salman, akan coba membuat penekanan saat pembahasan soal evaluasi anggaran dan kinerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan. Sehingga, program normalisasi sungai di Kota Medan benar-benar dapat terwujud di tahun 2018.
“Sebenarnya, DPRD sudah sangat serius soal program normalisasi sungai ini. Seperti saat raker akhir tahun itu kita turut undang pihak BWSS II, bagaimana sebenarnya solusi mengatasi persoalan banjir terhadap warga yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS). Tapi memang, karena BWSS bukan bagian dari mitra kerja kita, kendalanya di situ,” terangnya.
Namun yang terpenting daripada itu, menurut Salman, pemko, pemprovsu dan pemerintah pusat harus memberikan perencanaan lebih besar dari sekadar normalisasi sungai. Sebab itikad Pemko Medan saja yang tiap tahun menganggarkan normalisasi sungai, tidak didukung atau direspons cepat pemprov dan pusat. Dengan begitu, sambung Salman, tentu akan sulit terealisasi.
“Semestinya pemprov dan pusat menyambut itu dengan cepat. Ini baru program normalisasi saja belum jelas kapan terlaksana, gimana mau buat perencanaan lebih besar untuk Kota Medan. Padahal, sebenarnya Pemko sendiri sudah punya itikad baik memohonkan anggaran tersebut tiap tahun,” pungkasnya(LMC-02)
