Sutrisno Pangaribuan.(Foto:LintasMedan/irma)
Medan, 24/1 (LintasMedan) : Kalangan DPRD Sumatera Utara menilai lelang jabatan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut mendesak dilakukan, mengingat sejumlah perusahaan daerah itu dalam kondisi terpuruk.
“Bank Sumut misalnya, jika dikelola oleh orang-orang profesional tentu meraih untung dan sudah punya cabang di mana-mana. Contohnya saja seperti Bank Jawa Barat,” kata anggota Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Minggu.
Namun kenyataannya Legislator PDIP ini menilai, BUMD di Sumut cenderung hanya berlomba-lomba meminta penyertaan modal dari pemerintah.
Begitu juga dengan PDAM Tirtanadi, meski menjadi satu-satunya perusahaan yang melakukan monopoli menjual air kepada masyarakat, namun sangat sulit meraih keuntungan.
“Padahal orang jual air mineral saja bisa untung, karena air memang kebutuhan pokok. Kenapa ya PDAM Tirtanadi yang justru memonopoli menjual air kepada masyarakat sulit sekali meraup keuntungan,” kata Sutrisno.
Sehingga, kata dia kuat dugaan memang perusahaan itu tidak dikelola secara profesional, atau mungkin akibat ada kebocoran dalam mengelola keuangannya.
Sutrisno menyampaikan respon positif kebijakan Pemrov Sumut yang telah menggelar lelang jabatan untuk sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana amanah UU No 8 tahun 2014.
Namun mekanisme lelang jabatan juga diharap bisa meluas hingga ke jajaran Direksi BUMD.
Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zera Salim Ritonga juga mengaku sangat setuju dilakukannya lelang jabatan bagi direksi BUMD Sumut
Politisi PKB ini bahkan menilai lelang jabatan direksi BUMD harus lebih diutamakan, karena sejumlah perusahaan daerah itu seperti PT Bank Sumut, PD Perkebunan, Aneka Jasa Industri, Perhotelan dan PDAM Tirtanadi berorientasi mencari keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
Jika penetapan jajaran direksi BUMD dari hasil lelang jabatan dan benar-benar dilakukan secara transparan dan profesional pasti akan banyak muncul sosok yang mampu memegang tampuk pimpinan dengan menjalankan program terarah, terukur dan transparan.
“Tidak seperti selama ini BUMD kita cenderung tak punya terobosan dan kurang inovatif padahal usianya sudah puluhan tahun,” katanya.(LMC-02)
