Medan, 17/4 (LintasMedan) – Tahun ini Pemerintah Kota Medan menargetkan program bedah rumah sebanyak 1000 unit bagi masyarakat miskin.
Namun program bantuan itu tampaknya kurang berjalan, karena hingga saat ini masih banyak warga miskin yang rumahnya kurang layak ditempati.
Permasalahan ini dikemukakan anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kota Medan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan tahun anggaran 2017 yang berlangsung di ruang banggar DPRD Kota Medan, Selasa (17/4/2018).
Mereka menanyakan kendala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan sehingga masih banyak masyarakat miskin tak mendapat program bedah rumah. Contohnya masyarakat nelayan di kawasan Belawan yang hingga kini kondisi rumahnya memprihatinkan.
“Apa kendalanya karena sepertinya program ini tidak berjalan,’ ujarnya.
Selain itu dia juga menilai terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi warga agar dapat memperoleh bantuan bedah rumah.
Salah satunya soal surat silang sengketa dari kelurahan. Sementara warga mengeluh, pengurusan surat silang sengketa biayanya mahal dan prosesnya berbelit-belit.
Paul juga menanyakan, apa rumah semi permanen bisa mendapat bantuan bedah rumah.
“Rumah itu semi permanen, batu lah di bawahnya, tapi kondisi rumah itu sudah tak layak untuk ditempati. Apa bisa dapat bantuan bedah rumah?,” tanyanya.
Kepala Dinas PKP2R Sampurno Pohan mengatakan dari 1000 unit rumah yang ditargetkan, pihaknya masih menyelesaikan 200 unit.
Hal itu disebabkan banyak syarat yang tak dipenuhi warga saat mengajukan permohonan bantuan bedah rumah.
“Saat ini ada 800 warga yang mengajukan bantuan program ini. Mohon maaf tapi tak bisa kita realisasikan karena tak memenuhi syarat,” katanya.
Syarat yang harus dipenuhi diantaranya rumah tidak berada di pinggir sungai dan pinggiran rel kereta api. Selanjutnya rumah berdiri di atas tanah milik sendiri dan bukan tanah warisan.
“Makanya ada surat silang sengketa kita minta agar rumah itu benar-benar di tanah miliknya. Selanjutnya, rumah tidak boleh rumah sewa. Artinya rumah itu memang benar miliknya dan si pemilik memang tinggal di rumah itu, bukan disewakan ke orang lain,”kata Sampurno.
Dia menambahkan, anggaran yang disiapkan sebesar Rp25 juta/KK atau untuk persatu rumah. Sehingga, total Rp 25 miliar anggaran yang digelontorkan untuk program bantuan tersebut.(LMC-03)
