HM Nezar Djoeli (Foto:LintasMedan/irma)
Medan, 27/10 (LintasMedan) – Komisi D DPRD Sumut melakukan konsultasi tentang kondisi infrastruktur di Sumut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera).
Pasalnya masih banyak pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan dan pelabuhan yang menjadi wewenang pemerintah pusat membutuhkan perawatan.
Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Nezar Djoeli yang dihubungi Kamis mengatakan pihaknya telah menyampaikan hal itu khususnya terkait akses jalan ke Pelabuhan Palimbungan Ketek, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Proyek ini,kata dia sudah diusulkan Pemprov Sumut dan harus masuk dalam APBN 2017 atau tahun 2018 karena pelabuhan sudah selesai dan siap beroperasi.
“Kita ingin kementerian PU Pera ini memprioritaskan akses jalan dan jembatan menuju pelabuhan yang telah siap dibangun itu. Jangan sampai dana yang telah banyak dikeluarkan untuk pembangunan jembatan nanti jadi sia-sia,” katanya.
Politisi Partai NasDem ini juga menyampaikan kondisi jalan lingkar luar Samosir sepanjang 140 km dan sudah ditingkatkan statusnya tahun 2016 dari jalan propinsi ke jalan nasional agar Kementerian PU Pera melakukan perawatannya.
“Jadi banyak proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur di Sumut yang menjadi wewenang pemerintah pusat, tapi sepertinya terkesan dibiarkan. Untuk itu Komisi D menyampaikan aspirasi ini langsung ke Kementerian PU Pera yang diterima Sekretaris Jendral Kementerian PU Pera Anita Permanti agar Sumut menjadi prioritas utama,” kata Nezar.
Kementrian PU Pera, sebut dia juga diminta dapat mendorong investor agar memberi bantuan kepada Pemprov Sumut untuk pembangunan jalan Rawasaring dari Tanjungmorawa hingga Saribu Dolok-Tongging) sepanjang 123,34 km yang menggunakan dana Loan.
“Pembangunan jalan tol Medan-Binjai juga menjadi perhatian kami karena meski masih tahapan pembebasan lahan, tapi ada masyarakat Jalan Kelambir V yang mendapat imbasnya karena jalan menjadi rusak dan minta akses jalan gorong-gorong jangan ditutup. Selain itu, pengawasan bendungan Bajavu Tebing Tinggi kami minta agar pelaksanaannya harus ekstra sehingga penyelesaian sesuai target. Serta meminta Bendungan Lau Simeme Deli Serdang juga harus dipercepat terutama pembebasan lahan meski DED nya sudah berulang kali didesain,” tuturnya.(LMC-02)
