Medan, 30/1 (LintasMedan) – Komisi B DPRD Sumatera Utara mendesak Gubernur Tengku Erry Nuradi segera mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) tentang pengaturan dan kesepakatan pemilik lahan perkebunan agar terintegrasi dengan usaha budidaya sapi potong. Hal tersebut juga demi menjalankan perintah Peraturan Menjadi Pertanian (Permentan) Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014.
“Sampai sekarang Sumut belum punya Pergub soal integrasi perkebunan atau sawit dengan perternakan sapi. Padahal peraturan tersebut jelas memerintahkan agar pemerintah daerah menindaklanjuti Permentan tersebut, ” kata Ketua Komisi B DPRD Sumut Robi Agusman Harahap, Senin.
Landasan program integrasi sapi-sawit saat ini adalah Permentan Nomor 105 Tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.Peraturan tersebut menyebutkan bahwa integrasi usaha sawit-sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit.
“Permentan 105/2014 bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan/atau pelaku usaha budi daya sapi potong dalam melakukan integrasi usaha sawit-sapi dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan, dan keberlanjutan.Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit (bungkil inti sawit) dan kotoran sapi sebagai pupuk, biourine, dan biogas,” paparnya.
Sementara anggota Komisi B Aripay Tambunan menjelaskan salah satu kendala integrasi usaha sawit-sapi adalah keengganan swasta memanfaatkan lahan dengan memasukkan sapi karena ada praduga mengenai penggembala yang mengambil hasil sawit.
“Program integrasi usaha sawit-sapi harus disosialisasikan, beberapa lembaga telah banyak mengkaji bahkan ada beberapa pihak yang melakukan. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga diharapkan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Permentan 105/2014,” katanya.
Untuk itu dikatakannya gubernur perlu segera menerbitkan Pergub soal integrasi perkebunan dan perternakan tersebut, mengingat saat ini dari 700 ribuan hektar lahan perkebunan atau sawit di Sumut baik milik pemerintah atau PTPN dan swasta, masih belum menerapkan Permentan.(LMC-02)
